JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kecewa dengan demo Omnibus Law UU Cipta Kerja yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum. Sebab, biaya perbaikan halte saja, bisa mencapai Rp65 miliar.
Anies menyampaikan, halte bus yang rusak berjumlah 46 unit. “Jadi, ada 46 halte yang mengalami kerusakan,” ujar Anies di Halte Transjakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Halte yang rusak tersebut semuanya milik PT Transportasi Jakarta (TransJakarta). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat dari 46 halte yang rusak, 3 di antaranya rusak berat.
“Ini seperti halte di Bundaran HI, Tosari, sama Sawah Besar itu rusak berat yang harus dirombak total,” imbuhnya.
Kerugian akibat kerusakan ini pun terbilang sangat besar. “Untuk halte itu diperkirakan sejauh ini ya per hari ini Rp 65 miliar. Angkanya cukup besar. Ini bukan angka yang kecil, dan bisa dibilang ini halte terbaik di Indonesia yang rusak ini,” imbuhnya.
Diketahui, pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja menuai banyak penolakan dari masyarakat, khususnya buruh. Akibatnya, mereka, melaksanakan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020 dan memilih turun ke jalan menggelar unjuk rasa.
Unjuk rasa kemudian berakhir ricuh di sejumlah daerah. Khusus di DKI Jakarta turut terjadi pembakaran fasilitas umum seperti halte, hingga pos polisi. Polda Metro Jaya sejak Rabu (7/10) sudah mengamankan 1.192 orang yang diduga sebagai perusuh. (yud/JP)
Tonton video berikut: