CIREBON - Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda yang diajukan sejumlah kelompok budayawan dan tokoh-tokoh sejarawan Sunda terus mendapat penolakan dari sejumlah tokoh di Kota Cirebon.
Kali ini Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Cirebon menyatakan menolak dan tidak setuju Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Provinsi Sunda.
\"Sudah jelas kami dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Cirebon sangat menolak dan tidak setuju dengan wacana tersebut. Saat ini perlu diperbaiki adalah kinerja di Provinsi Jabar. Karena masih banyak warga yang perlu bantuan pemerintah seperti pelayanan kesehatan dan lainnya daripada memikirkan perubahan nama provinsi,\" ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Cirebon Agung Supirno kepada radarcirebon.com, Jumat (16/10).
Baca juga:
P3C Setuju Provinsi Jawa Barat Berganti Nama Sunda, Ini Catatannya
Kalau Sampai Jadi Provinsi Sunda, Selly: Saya yang Pertama akan Protes
Polisi Ciduk Dua Pengedar Obat Keras
Menurut Agung, untuk menyejahterakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat solusinya bukan dengan mengubah nama provinsi baru.
\"Undang-undang negara kita kan sudah memberikan seluas-luasnya mengenai otonomi daerah. Yang utama adalah solusinya bagaimana pemerintah provinsi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan program-program yang prorakyat,\" katanya.
Agung menganggap sah bila masyarakat Sunda menghendaki Provinsi Sunda.
\"Itu sih sah-sah saja jika masyarakat Sunda menghendaki Provinsi Sunda, tapi suara dari masyarakat Cirebon juga perlu diperhatikan. Masyarakat Cirebon jelas menolak. Kami ingin Cirebon tetap masuk Jawa Barat,\" ucapnya. (rdh)