GARUT - Bantuan sosial (bansos) provinsi tahap tiga mulai digulirkan secara serentak kepada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat (Jabar), Selasa (27/10). Total jumlah penerima bansos 1.907.274 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS). Pendistribusian dijadwalkan berlangsung selama 18 hari hingga 13 November 2020.
Sebanyak 45,1 persen penerima bansos ada di kawasan Bodebek dan Bandung Raya. Bodebek (Kota/Kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Bekasi, Kota Depok) ada 359.567 KRTS, sementara Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, KBB) ada 499.046 KRTS.
Daerah paling banyak menerima bansos yakni Kota Bandung 9,88 persen. Disusul Kabupaten Bandung (9,26 persen), Kabupaten Bogor (7,55 persen), KBB (6,32 persen), dan Kabupaten Garut (5,65 persen). Sementara daerah paling sedikit yakni Kabupaten Pangandaran dengan jumlah 0,15 persen dari total KRTS Jabar.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil beserta pimpinan lain, memantau langsung hari pertama penyaluran bansos ini. Gubernur memilih meninjau di Kabupaten Garut dengan melepas keberangkatan para pengemudi motor dari PT Pos Indonesia menuju ke rumah-rumah penerima bansos.
“Sebenarnya sebagian besar sudah berproses di bantuan ketiga ini. Sementara per hari ini (kemarin, red) sesuai rencana. Bantuan keempat nanti akan mengakhiri (disalurkan di akhir tahun), karena ekonomi sekarang sudah membaik. Jadi, ekonomi Jawa Barat sudah bergerak di 60 persen,” kata Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil.
Gubernur menambahkan, bansos hanya diberikan dalam keadaan darurat, seperti saat situasi pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dia berharap ekonomi Jabar terus bergerak hingga 90 persen, sehingga tahun depan sudah tidak ada lagi penerima bansos.
“Mudah-mudahan sisa waktu di November sampai Desember mendekati 80 sampai 90 persen. Artinya, kalau sudah angka itu, maka ekonomi sudah normal lagi asal disiplin (protokol kesehatan),” ujarnya.
Jumlah nominal bansos tahap tiga sebesar Rp350.000 dari semula Rp500.000. Rincian Rp100.000 tunai dan Rp250.000 berupa sembako. Sembako tersebut terbungkus dalam satu kantong tas kain berdesain batik.
Koordinator Sub Divisi Logistik Sri Endang Marwati menjelaskan, nomimal bansos tahap tiga berkurang karena ada penambahan KRTS dari asalnya 1,3 juta menjadi 1,9 juta. Di satu sisi, APBD Provinsi makin terbatas. “Cost (biaya) juga bertambah,” imbuh Sri.
Sri menambahkan, Pemdaprov Jabar sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta memanfaatkan aplikasi Pikobar dalam proses pembersihan data, sehingga tidak akan ada data ganda atau KRTS yang menerima bansos dua kali.
“Untuk tahap tiga ini kita sudah bekerja sama dengan BPKP untuk cleansing data. Dengan Pikobar juga sudah melakukan 23 proses cleansing, sehingga data yang tahap tiga ini. Insya Allah sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi tidak ganda atau dobel penerima,” katanya. (mid)