Salah satu persyaratan itu adalah sertifikasi medis dan label halal vaksin. Menurutnya, saat ini pemerintah melalui MUI, BPOM dan WHO sudah menempuh tahapan yang seharusnya dilakukan. MUI akan mengeluarkan fatwa mengenai hal ini.
“Pemerintah bersungguh-sungguh bekerja untuk menyediakan vaksin dan program vaksinasi untuk semua masyarakat. Maka dari itu, kerja sama masyarakat juga penting. Semakin banyak yang paham, akan semakin sukses kita lakukan vaksinasi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19,” pungkasnya.
Sebelumnya Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Kusnandi Rusmil mengatakan hingga saat ini tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan dari uji klinis fase 3 vaksin Sinovac.
“Selama yang ini tidak kami temukan hal-hal yang menakutkan, paling panas badan sedikit demam sedikit yang dalam dua hari hilang,” katanya, Selasa (3/11).
“Saya pikir sampai saat ini keamanannya masih bisa dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.
Dikatakannya sebanyak 1.620 relawan sudah mendapatkan suntikan vaksin pertama, sedangkan 1.590-an relawan sudah diberikan dua kali suntikan vaksin.
“Dengan proses uji klinis yang selama ini sementara waktu itu cukup baik,” ujarnya.
Semua relawan yang sudah disuntik vaksin COVID-19 tersebut akan dipantau selama enam bulan.
Kusnandi menuturkan riset uji klinis fase 3 itu tidak dilakukan terburu-buru. Uji klinis vaksin tersebut bersifat multicenter karena dilakukan di beberapa negara termasuk Brazil dan Turki. Pemerintah Indonesia akan membandingkan hasil uji klinis vaksin Sinovac di Bandung, Jawa Barat dengan hasil uji klinis vaksin serupa di negara-negara lain.
“Kalau sudah lulus tahap 3, vaksin bisa digunakan dan diperjualbelikan,” ujar dia.
Dari pengalamannya yang terlibat dalam berbagai riset uji klinis vaksin, Kusnandi mengatakan uji klinis vaksin Sinovac tersebut termasuk uji klinis yang aman.(gw/fin)