JAKARTA-Pilkada Serentak diharapkan menjadi momentum yang baik untuk memilih kepala daerah yang berkapasitas menangani Covid-19. Serta mendorong sinergitas pusat dan daerah secara serius menangani pagebluk yang berawal sejak awal tahun.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melihat Pilkada ini menjadi penting. Ia menjelaskan, bukannya protokol Covid-19 untuk menjaga Pilkada agar tidak menular.
“Di balik mindset kita, penanganan pandemi ini memanfaatkan momentum Pilkada untuk bisa memberikan kontribusi agar semua serius pusat dan daerah,” katanya.
Tito mengaku, telah mengupayakan agar tema sentral Pilkada Serentak dapat mengangkat masalah-masalah yang saat ini tengah dihadapi, yakni bagaimana kepala daerah dapat mengendalikan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
Menurutnya, tema ini akan membantu masyarakat memilih kepala daerah yang tepat karena visi dan misi yang dipaparkan akan sejalan dengan masalah yang dihadapi penjabat pada saat terpilih nanti. Mendagri meyakini tanpa penanganan Covid-19 maka program lain tidak akan berjalan dengan baik.
“Sebagian besar masa jabatan akan berhadapan dengan masalah ini, berhadapan dengan masalah kesehatan, mencegah penularan Covid-19. Bagaimana menghadapi ekonomi yang stagnan di daerah masing-masing karena ada pembatasan, restaurant yang tutup, hotel-hotel yang terdampak, tourism yang terdampak, pabrik-pabrik yang ada PHK, dan lain-lain,” tegasnya, Selasa (10/11).
Ia mengajak seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mendagri juga mengimbau kepada masyarakat untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain agar menggunakan hak pilihnya.
“Mulai saat ini kita juga harus mulai mengajak meyakinkan masyarakat untuk datang menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Desember, kenapa? Jangan sampai salah pilih, kalau salah pilih menyesalnya empat sampai lima tahun, gunakan hak pilih kalian,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, jika lembaga yang dipimpinnya sangat menaruh perhatian khusus terhadap jalannya Pilkada serentak 2020. Hal ini dilakukan karena banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. (khf/fin)