Anggota DPRD Pasang Badan

SUMBER- Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, mengaku siap pasang badan mendengar kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Cirebon untuk menyelidiki dugaan pembobolan APBD 2012. Anggota Fraksi Partai Golkar, Dody T Basuni SH dan Rd Bana SmHk menyatakan, siap diperiksa oleh KPK ataupun kepolisian mengenai kasus itu. Mereka berujar, untuk mengungkap kebenaran, siap memberikan informasi apa adanya, agar masyarakat tahu apa yang benar dan apa yang salah. “Silakan saja, justru ini baik agar tidak menjadi isu yang tidak produktif bagi pembangunan di Kabupaten Cirebon, toh kami tidak menerima sepeser pun,” ucap Dodi, didamping Rd Bana di gedung DPRD, sebelum rapat pembentukan Pansus LKPJ AMJ Bupati, Rabu (24/7). Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD, Junaedi ST mengakui menandatangi surat perjanjian yang sekarang tengah diributkan, kemudian dua wakil lainya H Agus Effendi SH MH dan Zaenal Arifin Waud pun menandatangani juga. “Jika memang pak ketua mempunyai pendapat lain, ya itu hak beliau. Legal atau tidaknya biar orang hukum yang menilai, saya tidak bisa berkomentar,” ungkapnya. Namun, kata dia, secara garis besar pembangunan di RSUD Waled masih berjalan on the track. Hal ini dibuktikan, dari beberapa kunjungan ke lokasi pembangunan tidak ditemukan kendala dan ia pun sudah mengecek ke Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kucuran anggaran untuk RSUD Waled. “Semuanya ok, jadi tidak ada masalah. Jika ada masalah, pasti pembangunannya pun tersendat,” bebernya. Pihaknya menyarankan agar mengacu pada Perda 15 tahun 2011 bila surat perjanjian tersebut belum lengkap. Karena dalam perda sangat jelas jumlah nilai anggaran dan jangka waktu penyelesaiannya yakni, selama dua tahun bersumber dari APBN, APBD I dan APBD II dengan persentase yang jelas, tapi rincian anggaran tidak. “Dalam aturan tambahan, bila realisasinya tidak terpenuhi dalam tahun jamak, akan disesuaikan dengan anggaran yang ada,” jelasnya. Terkait, kedatangan KPK ke RSUD Waled, pihaknya tidak terlalu mempersoalkan dan mendukung sepenuhnya agar terungkap siapa yang salah dan benar. Kalau bisa, dia meminta agar tidak hanya RSUD Waled saja yang ditelisik, tapi semua proyek yang terindikasi ada penyelewengan anggaran. “Saya tidak tahu ada KPK ke (RSUD) Waled. Saya pribadi tidak menerima (informasi) apapun, karena saya tidak begitu berkecimpung dalam proyek tersebut. Saya bukan anggota pansus,” tuturnya. (jun)