JAKARTA - Lembaga Administrasi Layanan Umum (The General Services Administration/GSA) menyampaikan kepada Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden bahwa pemerintahan Trump sudah siap untuk menjalankan proses transisi secara formal.
Lembaga yang mengurusi penyediaan perkantoran pemerintah Amerika Serikat (AS) tersebut pun, sudah mengakui kemenangan Joe Biden di Pilpres AS. Untuk itu, mereka mulai mempersiapkan transisi formal dari pemerintahan Presiden Donald Trump ke Biden.
Baca Juga: Donald Trump Kalah, Pejabat Gedung Putih Mundur
Dilansir dari CNN, Selasa (24/11), kabar ini berdasarkan surat dari Administrator GSA bernama Emily Murphy yang dikirim ke Biden pada Senin (23/11) siang waktu setempat.
Ini adalah langkah pertama pemerintahan Donald Trump mengakui kekalahannya. Langkah pertama ini diambil setelah dua pekan deklarasi kemenangan Biden di Pilpres AS 2020.
Emily Murphy dari GSA mengaku, tidak tertekan oleh Gedung Putih yang menunda transisi formalnya. Dia mengambil keputusan secara independen. \"Harap diketahui saya mengambil keputusan secara independen, berdasarkan hukum dan fakta-fakta yang tersedia,\" kata Murphy.
\"Saya tidak pernah langsung atau tidak langsung ditekan oleh pemerintah eksekutif, termasuk oleh mereka yang bekerja di Gedung Putih atau GSA,\" sambungnya.
Melalui surat Murphy tersebut, maka transisi resmi dimulai. Pemerintah Trump saat ini sudah mendapat izin untuk berkoordinasi dengan tim Biden, serta menyediakan dana jutaan di pemerintahan untuk menyelenggarakan transisi itu.
Biden sendiri sudah mengumumkan orang-orang pilihannya untuk duduk di kabinet, sejak Senin (23/11). Namun, mereka belum bisa melakukan kontak dengan pemerintah federal AS atau mengakses dana 6,3 juta USD untuk mengurus transisi. \"Namun kini, semua itu sudah bisa dilakukan secara sah,\" pungkasnya.
Tim kampanye Trump dilaporkan mencoba meyakinkan para anggota parlemen negara-negara bagian dari Partai Republik untuk menunjuk pemilih mereka guna memilih Trump, tapi upaya itu tidak berhasil.
Di Negara Bagian Wisconsin, penghitungan ulang sebagian suara sedang berjalan atas permintaan tim kampanye Trump. Beberapa pejabat pemilu menuduh sejumlah pendukung Trump menghalangi proses penghitungan ulang tersebut.
Mereka mengatakan dalam beberapa kasus, pengamat dari kubu Trump menentang penghitungan setiap kertas suara secara sengaja untuk memperlambat proses.
Di Negara Bagian Pennsylvania, seorang hakim Republikan memutuskan tim kampanye Trump berupaya \"meniadakan hampir tujuh juta suara\" tanpa bukti nyata. Para pengacara Trump kini mengajukan banding di pengadilan Philadelphia.
Upaya hukum Trump lainnya di negara bagian tersebut gagal mengubah keunggulan Biden sebanyak sekitar 80.000 suara.
Tim kampanye Trump juga menyerukan perhitungan ulang di Negara Bagian Georgia, setelah penghitungan secara manual memastikan kemenangan Biden di negara bagian tersebut. (der/fin)