Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon ini mengungkapkan langkah yang telah dilakukan DPRD Kota Cirebon dalam mengawasi program jaring pengaman sosial yang bersumber dari Pemkot.
Pihaknya telah merekomendasikan kepada DSPPPA untuk merubah penerima data bantuan sosial yang tumpang tindih. Meminta kepada Dinas Pangan untuk merubah kualitas beras. Karena pada saat itu masyarakat banyak yang mengeluh beras bansos tidak bagus.
“Dewan juga tidak cawe-cawe terkati dengan sasaran penerima JPS, hanya fokus pada pengawasan proses hingga hasilnya,” sebutnya.
Pihaknya juga sempat mendapat laporan dari karyawan yang di-PHK dari pekerjaanya tapi tidak melapor ke Disnaker sehingga tidak dapat bantuan. Tapi sudah persoalan tersebut telah dijemabatani sehingga para pekerja yang di-PHK sudah medapatkan solusi.
KEMITRAAN DENGAN EKSEKUTIF
Dalam kepengurusan DPRD periode ini, sinergi antara eksekutif dan legislatif, semakin kompak di masa pandemi. Misalnya, dalam penyusunan RAPBD 2021, sama-sama sepakat memformulasikan anggaran UHC 100 persen di tahun anggaran 2021.
“Intinya kemitraan sudah semakin baik, prinsipnya kalau antara pemkot dan DPRD tidak sinergi, maka yang menjadi korban adalah masyarakat. Makanya saya punya prinsip dalam mewujudkan sinergitas ini, perlu bersama-sama untuk bisa kuat dan bersatu bisa bangkit,” imbuhnya. (azs)