BANDUNG – Tahun depan, Provinsi Jawa Barat berpotensi mengalami krisis pangan. Kondisi ini terjadi bila negara-negara penghasil beras, menghentikan ekspor ke Indonesia.
Seperti diketahui, beberapa negara yang biasa mengekspor beras ke Indonesia ialah Vietnam dan Thailand. Ada kemungkinan pada semester dua, mereka menghentikan pengiriman komoditi tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.
Dengan perubahan itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memprediksi bahwa Jabar akan alami krisis pangan. \"Ada potensi krisis pangan di tahun depan. Jadi semua pihak harus bersemangat menjadikan pangan sebagai ekonomi baru,\" ujar Ridwan Kamil dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Jabar di Bandung.
Untuk mengantisipasi kemungkinan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mempersiapkan 20 perusahaan untuk menjadi mentor bagi petani individu dan kelompok tani.
Tugasnya memastikan tidak ada lagi orang bingung menanam dan menjual produknya. Rencananya, pada 10 Desember perusahaan off taker akan menjadi mentor kepada individu, kelompok petani untuk bercocok tanam sesuai dengan kebutuhan pasar. “Kita arahkan untuk mengantisipasi krisis pangan tadi,\" jelasnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Herawanto mengungkapkan, potensi krisis pangan berhubungan dengan tekanan inflasi pada 2020 akhir. “Ini menjadi PR bersama untuk menjaga inflasi karena kemungkinan akan ada sedikit gangguan sumber impor pangan kita,” katanya.
Tekanan inflasi pada 2021 diperkirakan lebih tinggi searah dengan kemajuan pemulihan ekonomi. Hal itu ditandai meningkatnya permintaan, kenaikan harga komoditas global, dan potensi risiko cuaca La Nina yang dimungkinkan terjadi hingga awal triwulan II 2021.
Meskipun begitu, Herawanto memperkirakan inflasi dapat terkendali di tahun depan. \"Namun, kami memperkirakan inflasi dapat terkendali sesuai sasaran 3+1 persen,\" ujarnya.
Dia pun mengatakan, dua sisi kepentingan produsen dan konsumen sangat berpengaruh pada harga sehingga harus diperhatikan dengan baik. \"Menjadi semakin penting untuk melihat baik dari sisi kepentingan konsumen maupun dari sisi produsen, agar gejolak harga tidak terjadi, sehingga merugikan salah satu pihak,\" pungkasnya. (yud)