SUMBER– Bungkamnya mantan Direktur RSUD Waled, dr J Suwanta Sinarya MKes terkait perjanjian Pemerintah Kabupaten Cirebon dan DPRD untuk pembiayaan tahun jamak proyek fasilitas kesehatan di RSUD Waled, berbuntut panjang. Ketua Komisi I DPRD, Dody T Basuni SH mengkritik sikap Suwanta. Dia mengatakan, pejabat maupun mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon harus memberikan keterangan yang benar kepada publik terkait persoalan RSUD Waled. Sebab, selama ini masyarakat dibingungkan dengan sejumlah pemberitaan yang ada. “Jangan para pejabatnya memberikan statemen yang asal-asalan atau asal bunyi, karena itu bisa dikatakan sebagai pembohongan publik,” katanya, Rabu (31/7). Dia menyarankan agar para stakeholder yang berkepentingan terhadap pembangunan RSUD Waled agar memberikan keterangan yang sebenarnya, karena kebohongan publik itu bisa menjadi objek laporan tindak pidana. “Kalau sebenarnya tahu, tapi tidak mau memberikan keterangan, ini adalah tindakan yang tidak benar. Saya yakin Pak Suwanta tahu semua soal kronologi pembangunan RSUD Waled,” imbuhnya. Pihaknya meminta Suwanta menyampaikan apa adanya. Sikap tertutup tersebut malah menimbulkan persepsi buruk masyarakat terhadap lembaga pemerintahan termasuk DPRD. “Kebohongan publik itu tindak pidana, sampaikan kebenaran itu benar dan kesalahan itu salah. Jangan diam, kalau memang tahu persoalannya,” sindirnya. (jun)
Kategori :