ISTILAH \"rezim Apartheid\" yang selama ini dianggap tabu akan mulai digunakan sebuah lembaga HAM di Israel untuk mendeskripsikan negaranya atas pendudukan terhadap wilayah Palestina.
Organisasi B\'Tselem mencatat warga Palestina yang hidup di bawah kontrol Israel memiliki hak yang lebih sedikit ketimbang bangsa Yahudi.
\"Ini bukanlah demokrasi ditambah pendudukan. Ini adalah sistem apartheid di antara sungai (Yordan) dan laut (Tengah),” kata direktur organisasi, Hagai el-Ad, dilansir dari kantor berita AP RMOLjabar, Rabu (13/1).
Pengadopsian istilah yang selama ini dianggap tabu tersebut, dinilai telah mengindikasikan pergeseran dalam diskursus nasional tentang pendudukan separuh abad terhadap Palestina, ketika harapan atas solusi dua negara semakin meredup.
Seorang tokoh Yahudi Amerika, Peter Beinart sempat memicu kontroversi serupa tahun lalu ketika mengusulkan sebuah negara binasional, dengan kesetaraan hak bagi Yahudi dan warga Palestina.
Israel selama ini membanggakan diri sebagai negara demokrasi di Timur Tengah, di mana warga Palestina yang mewakili 20 persen populasi menikmati kesetaraan hak. Namun begitu sebagian warga Palestina tetap terdaftar sebagai \"penduduk” bukan \"warga negara” dengan hak pilih.
B\'Tselem menyebut, dengan memecah belah dan secara tidak langsung menguasai wilayah Palestina, Israel menutupi realita bahwa sekitar tujuh juta warga Yahudi dan tujuh juta bangsa Palestina hidup di bawah satu sistem dengan ketimpangan yang besar.
\"Intinya adalah tidak ada satu titik pun di antara sungai dan laut, di mana warga Palestina menikmati kesetaraan hak dengan warga Yahudi,” kata el-Ad (*)