JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal terus mengawal program vaksinasi Covid-19 dari proses pengadaan hingga penyuntikkan. Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, pengawalan dilakukan oleh lembaga antirasuah bekerja sama dengan sejumlah instansi lain.
“Ke depan, sesuai pertemuan dengan menteri BUMN dan Menteri Kesehatan pada Jumat, 8 Januari 2021 disepakati kerja tim tersebut akan terus dilanjutkan dan diperkuat untuk mengawal proses distribusi dan pemberian vaksin dengan penggunaan NIK sebagai basis data pemberian vaksin,” kata Ipi dalam keterangannya, Kamis (14/1).
Ipi mengatakan, KPK telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait pembelian vaksin guna mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi.
Rekomendasi tersebut di antaranya pembelian vaksin tidak dilakukan dalam jumlah besar.
Plt juru bicara bidang pencegahan itu menyatakan, apabila pembelian vaksin tetap dilakukan dalam jumlah besar, maka KPK merekomendasikan agar menunggu hasil uji klinis tahap III selesai.
Selain itu, KPK turut merekomendasikan agar pembelian harus mendapatkan pertimbangan dari Komite KPCPEN, Jamdatun, LKPP, dan BPKP untuk membantu menganalisis draf kontrak pengadaan vaksin.
Ipi pun memastikan seluruh rekomendasi tersebut telah dijalankan oleh pemerintah.
“Rekomendasi tersebut telah dijalankan pemerintah,” katanya. (fin)