JAKARTA – Tewasnya dua prajurit TNI dari Yonif R 400/BR Praka Roy Vebrianto dan Pratu Dedi Hamdani di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Jumat 22 Januari menjadi catatan penting bagi Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta.
Sukamta menyesalkan respons pemerintah yang terkesan lambat. Menurut dia, seharusnya terdapat upaya konkret dari pemerintah menyikapi jatuhnya korban di pihak TNI usai bentro dengan KKB di Papua.
Apa lagi, kata dia, ini bukan peristiwa pertama. “Semestinya ada upaya serius mengatasi hal ini supaya tidak ada lagi korban aparat TNI-Polri dan juga warga sipil. Kami berharap Pak Menhan (Menteri Pertahanan) Prabowo segera bergerak,” kata Sukamta dilansir jpnn, Minggu (24/1/2021).
Politikus PKS itu juga menilai pendekatan pemerintah atas persoalan KKB di Papua terlalu lunak. Kebijakan lunak itu, menurut dia, kelompok separatis masih leluasa bergerak.
Kemudian dia membandingkan kebijakan mengatasi KKB di Papua dengan menumpas kelompok Santoso di Poso, Sulawesi Tengah.
“Dalam operasi tersebut (menumpas kelompok Santoso) pemerintah kerahkan satuan tempur yang punya reputasi handal seperti Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus secara bersamaan. Hal ini yang tidak terlihat dalam upaya tangani kelompok separatis di Papua,” ujar dia.
Sukamta menduga, pemerintah khawatir dengan kritik international sehingga mengambil langkah lunak mengatasi KKB di Papua. “Dugaan saya pemerintah ragu-ragu dengan langkah lebih keras karena khawatir sorotan dunia internasional yang memandang masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua,” ujar dia.
Legislator asal Yogyakarta ini menyarankan pemerintah untuk melakukan langkah penyelesaian masalah di Papua secara komprehensif dengan membentuk kementerian atau badan khusus soal Papua. (jpnn/fajar)