Indonesia juga menyampaikan keprihatinan atas perkembangan politik di Myanmar. Pemerintah juga menggarisbawahi perselisihan terkait hasil pemilu agar diselesaikan sesuai dengan aturan hukum.
\"Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional,\" kata Kemlu RI.
Kemenlu juga meminta warga Indonesia di Myanmar untuk tenang dan tetap berhati-hati. Pasalnya, Angkatan bersenjata Myanmar (Tatmadaw) telah mendeklarasikan status darurat militer selama satu tahun.
\"KBRI telah memberikan imbauan kepada masyarakat dan menghubungi simpul-simpul masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan menghubungi KBRI jika menghadapi masalah,\" kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Judha Nugraha, melalui pernyataannya.
Judha menuturkan, jumlah WNI di Myanmar sekitar 500 orang. Kondisi mereka saat ini dalam keadaan baik dan aman. \"Mayoritas WNI bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen, dan ABK,\" ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Kedubes RI di Yangon, Cahya Pamengku Ali meminta, warga Indonesia menyiapkan persiapan bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya untuk kebutuhan selama satu hingga dua pekan ke depan, termasuk obat obatan dan multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
\"Selalu membawa tanda pengenal (id card) atau dokumen resmi (paspor) yang masih berlaku, untuk memudahkan identifikasi apabila terdapat pemeriksaan oleh aparat keamanan,\" kata Cahya di akun Instagram KBRI di Yangon. (der/fin)