JAKARTA - Surat yang dilayangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Presiden Jokowi tak berbalas. Alasannya, surat yang menyeret orang di lingkungan Istana dalam dugaan rencana kudeta merupakan persoalan internal partai.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pihaknya telah menerima surat tersebut yang diantar langsung oleh Sekjen Demokrat.
Menurutnya, persoalan yang saat ini dihadapi oleh Partai Demokrat bisa diselesaikan secara internal. Jelas, aturannya sudah tertuang di AD/ART partai.
“Kami rasa kami tidak perlu membahas surat tersebut. Karena merupakan dinamika partai. Dan ini adalah perihal rumah tangga internal partai,” kata Pratikno, Kamis (4/2).
BACA JUGA:Demokrat Kota Cirebon Kecam Keras Upaya ‘Kudeta’ Kepemimpinan AHY
Sementara itu, Politisi Demokrat Herman Khaeron memaparkan kronologi yang tengah membelenggu partainya tersebut. Menurutnya, upaya kudeta telah dilakukan sejak Desember 2020 lalu oleh sejumlah pihak.
Pihaknya telah memantau adanya aktivitas dan pergerakan. Awalnya, pergerakan tersebut dianggap dinamika internal. Dan dirinya percaya jika hal tersebut bisa diselesaikan. Selanjutnya, upaya tersebut berlanjut dengan menggelar pertemuan yang berlangsung pada akhir Januari 2021.
Pihaknya kemudian kaget mengetahui ada pihak eksternal yang diduga terlibat dalam upaya kudeta tersebut. Selanjutnya, AHY langsung merespons gerakan tersebut dengan mengonsolidasikan pengurus dari seluruh tingkatan, mulai dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Menurutnya, seluruh tingkatan masih solid mendukung AHY untuk tetap menduduki posisi ketua umum. “Seluruh kader baik di tingkat pusat, di tingkat DPD, maupun DPC dan alhamdulillah 100 persen,” tegasnya, Kamis (4/2).
Politisi senior Demokrat yang akrab disapa Hero ini melanjutkan, pihaknya juga telah menerima sejumlah aduan dan bukti dari pengurus Demokrat di berbagai tingkatan serta wilayah yang menguatkan dugaan keterlibatan pihak eksternal dalam upaya kudeta terhadap AHY.
Menurutnya, DPP Partai Demokrat akan segera mengambil kesimpulan dan mengambil langkah lanjut terkait sejumlah aduan dan bukti tersebut.
Terpisah, Kepala Badan Komunikasi dan Strategi Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengungkapkan hal senada. Menurutnya, seluruh jajaran di tingkat daerah maupun pusat tetap mendukung AHY menempati posisi ketua umum.
Selanjutnya, soal curhatan sejumlah kader soal kondisi partai yang saat ini tengah dihadapi Demokrat juga ditampik Herzaky. Justru, kader yang saat itu bertemu dengan Moeldoko dijanjikan akan mendapatkan sejumlah dana tanggap bencana.
Kemudian mereka diajak membicarakan Konferensi Luar Biasa dan pencalonan presiden 2024. Atas dasar pertemuan tersebut, kata Herzaky, ada sejumlah laporan yang masuk ke DPP. Inilah yang meyakinkan adanya upaya mengkudeta AHY sebagai ketua umum dengan melakukan KLB.
DEMOKRAT JABAR SOLID