JAKARTA – Baru-baru ini Din Syamsuddin dilaporkan oleh Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institute Teknologi Bandung (GAR-ITB).
Karena kerap mengkritik pemerintah, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu dianggap bagian dari kelompok radikal oleh pelapor.
Nah, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, laporan terkait Din Syamsuddin yang dituduh radikal itu tidak diproses pemerintah.
“Memang ada beberapa orang yang mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orng minta bicara untuk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memroses laporan itu,” tegas Mahfud, dikutip dari akun twitter pribadinya, @mohmahfudmd.
Sebagai tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin selalu mengkampanyekan Pancasila yang sejalan dengan Islam.
“Muhammadiyah dan NU kompak mengkampanyekan bahwa NKRI berdasar Pancasila sejalan dengan Islam. NU menyebut “Darul Mietsaq”, Muhammadiyah menyebut “Darul Ahdi Wassyahadah,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, Din Syamsuddin adalah salah satu tokoh yang selalu menggaungkan Darul Ahdi Wassyahadah.
“Pak Din Syamsuddin dikenal sebagai salah satu penguat konsep ini. Saya sering berdiskusi dengan dia, terkadang di rumah JK,” imbuhnya.
Mahfud membela Din Syamsuddin. Ia menyebut Din bukan penganut radikalisme. Din kritis kepada pemerintah, tetapi bukan berarti dia seoang radikalis.
“Pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung oleh Pemerintah. Dia juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah “Darul Ahdi Wassyahadah”. Beliau kritis, bukan radikalis,” tandas Mahfud MD. (one/pojoksatu)