PEMIMPIN dunia mengutuk keras tindakan repressive pasukan keamanan Myanmar terhadap demonstran anti-kudeta. Menurut kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Setidaknya 18 orang demonstran tewas dan puluhan lainnya luka-luka di beberapa kota di seluruh Myanmar.
Sekjen PBB Antonio Guterres pada hari Minggu (28/2) jadi yang pertama mengeluarkan kecaman terhadap tindakan militer Myanmar.
Dilansir Kantor Berita RMOLjabar, Militer Myanmar melakukan kudeta pada 1 Februari dan menyatakan \"darurat\" selama setahun dengan alasan ada kecurangan dalam pemilihan umum yang dimenangkan oleh pemimpin sipil Aung San Pesta Suu Kyi.
Selain korban jiwa dan luka-luka, bentrokan hari Minggu berujung pada penahanan 1.000 pengunjuk rasa yang menuntut kekuasaan di kembalikan pada Aung San Suu Kyi.
\"Penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa damai dan penangkapan sewenang-wenang tidak dapat diterima,\" kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, dikutip Aljazeera Senin (1/3).
“Sekretaris Jenderal mendesak komunitas internasional untuk bersatu dan mengirimkan sinyal yang jelas kepada militer bahwa mereka harus menghormati keinginan rakyat Myanmar yang tercermin dari hasil pemilihan dan menghentikan penindasan,” lanjut Dujarric.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pun mengutuk tindakan brutal aparat keamanan Myanmar. Dengan menggunakan terminologi lama, Ia mengambarkan kejadian tersebut sebagai \"kekerasan mengerikan pasukan keamanan Burma terhadap orang-orang Burma”.
Amerika Serikat pun kemudian mengumumkan sanksi baru per hari ini (1/3). Negeri Paman Sam itu mencekal dua jenderal lagi yang dianggap terlibat dalam kudeta militer 1 Februari di Myanmar.
\"Kami kokoh berdiri bersama orang-orang yang berani di Burma dan mendorong semua negara untuk satu suara untuk mendukung keinginan mereka,\" tulis Blinken di Twitter pada Minggu sore.
Sanksi juga telah dikeluarkan Inggris terhadap tokoh-tokoh yang dinilai terlibat dalam kudeta di Myanmar.
\"Kekerasan harus dihentikan dan demokrasi harus dipulihkan,” kata juru bicara Kantor Luar Negeri Inggris.
\"Bekerja sama dengan AS dan Kanada, Inggris telah mengambil tindakan dengan menjatuhkan sanksi hak asasi manusia terhadap sembilan perwira militer Myanmar, termasuk panglima tertinggi, atas peran mereka dalam kudeta,\" lanjutnya.
Tak ketinggalan, pemerintah Turki pun mengutuk keras apa yang disebutnya penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh tentara Myanmar.(*)