CIREBON– Pemerintah pusat telah menyiapkan skema pemulihan ekonomi. Baik itu skema ketika masa pandemi berlangsung, maupun skema ketika normalisasi pasca vaksinasi.
Anggota Komisi VI DPR-RI Dr H E Herman Khaeron MSi mengatakan, saat ini perekonomian di hampir semua negara mengalami landing dan terparkir. Semuanya, sedang berupaya agar perekonomian bisa segera kembali take off.
“Semua sedang dipersiapkan. Jadi, setelah target vaksin terpenuhi, semuanya harus siap-siap kembali untuk take off. Kalau kita masih parkir, ya tentu jadi ketinggalan,” ujar Hero di sela menyosialisasikan 4 pilar kebangsaan, kepada para anggota perhimpunan hotel dan restoran indonesia (PHRI) Cabang Cirebon, Rabu (3/3).
Menurutnya, komisi DPR RI yang membidangi urusan industri, perdagangan, promosi, investasi, UMKM, dan persaingan usaha juga telah mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif dan stimulus. Termasuk, bagi para pelaku industri, dengan kriteria yang taat membayar pajak, termasuk pelaku industri perhotelan dan restoran.
Misalnya, jika sebuah industri perhotelan dan restoran dibebani pajak sebesar Rp100 juta, kemudian realisasinya bisa 100 persen, yang 20 juta itu dikembalikan lagi dalam bentuk program insentif dan stimulus untuk keperluan mengembangkan usahanya. Sebagiannya dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana protokol kesehatan. Agar pengunjungnya meningkat karena tumbuh kepercayaan.
“Ketika berbicara dampak covid terhadap ekonomi, tentu berbicara juga mengenai meringankan beban industri. Khususnya perhotelan dan rumah makan, sehingga lahirnya stimulus dan insentif tersebut bisa tetap membangkitkan kembali sektor ini,” tuturnya.
Selain itu, kata Hero, pemerintah juga telah menjadikan para pelaku pariwisata termasuk di dalamnya pelaku industri perhotelan dan restoran, menjadi salah satu kalangan yang didahulukan menerima vaksinasi covid-19. Karena termasuk kategori sektor pelayanan publik.
“Sebagian besar pekerja di sektor perhotelan dan rumah makan, tadi saya tanyakan sudah didaftarkan oleh perusahaannya masing-masing. Nanti pelaksanaanya tergantung di gelombang mana,” ujarnya.
Karena menurutnya, dengan stok vaksin yang tersedia, jumlahnya masih terbatas. Belum sebanding dengan target menyalurkan vaksin untuk membentuk heard imunity terhadap 280 juta penduduk Indonesia. Sedangkan, Juni 2021 ditarget 140 juta, tentu harus dipilah pilih kluster mana dulu yang mendapat giliran. (azs)