YANGON-Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyerukan solusi damai untuk penyelesaian krisis politik di Myanmar, yang dipicu kudeta militer terhadap pemerintah sipil pada 1 Februari 2021.
“Kami mengimbau semua pihak terkait untuk mencari solusi damai, melalui dialog konstruktif dan rekonsiliasi untuk kepentingan masyarakat,” demikian pernyataan Ketua ASEAN mengenai pertemuan informal perhimpunan tersebut pada Selasa (2/3), yang salah satunya membahas isu Myanmar.
Melalui pernyataan resmi, ASEAN menyatakan keprihatinan atas situasi di Myanmar dan meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan kekerasan lebih lanjut.
ASEAN juga menyampaikan kesiapannya untuk membantu Myanmar secara positif, damai, dan konstruktif.
Negara tetangga Myanmar seperti Indonesia dan Singapura telah menyerukan penghentian kekerasan dan penyelesaian krisis melalui dialog, serta pembebasan para tahanan politik. Namun, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menekankan pilihan tersebut di tangan masing-masing anggota ASEAN. “It takes two to tango. Keinginan dan niat baik ASEAN untuk membantu tidak dapat dijalankan jika Myanmar tidak membuka pintu bagi ASEAN,” ujar Retno dalam pengarahan pers usai pertemuan para menlu ASEAN, yang juga dihadiri oleh menteri yang ditunjuk militer Myanmar Wunna Maung Lwin.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan semua anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menghormati prinsip non-intervensi dalam menyikapi krisis politik di Myanmar, tetapi juga mendorong restorasi demokrasi di negara itu.
“Menghormati prinsip non-intervensi adalah wajib. Saya sampaikan, tidak ada satu pun negara anggota ASEAN yang memiliki intensi untuk melanggar prinsip non-intervensi,” kata Retno usai mengikuti pertemuan khusus ASEAN untuk membahas situasi politik Myanmar, Selasa (2/3).
Namun, sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia menyeru Myanmar agar menjalankan juga prinsip serta nilai lain yang terkandung dalam Piagam ASEAN termasuk demokrasi, penghormatan terhadap HAM, pemerintahan yang baik, supremasi hukum, dan pemerintahan konstitusional. Untuk itu, kata Retno, Indonesia akan terus mendorong restorasi demokrasi di Myanmar dengan mengutamakan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar.
Dalam hal ini, Indonesia mengedepankan penyelesaian masalah melalui dialog antara pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar. “Suara rakyat Myanmar harus dihormati. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, demokrasi juga menuntut adanya komunikasi dan dialog,” ujar Retno.
Militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi, atas tuduhan kecurangan dalam pemilu November tahun lalu. Suu Kyi dan sejumlah pimpinan partai pemenang, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), ditahan sampai saat ini.
Kudeta itu telah memicu unjuk rasa oleh berbagai lapisan masyarakat di Myanmar, yang menentang kekuasaan militer dan menuntut pengembalian kekuasaan kepada pemerintah sipil. Belakangan, unjuk rasa damai berubah menjadi kerusuhan karena penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan setempat.
Berdasarkan laporan Reuters, sedikitnya 21 pengunjuk rasa telah tewas sejak kerusuhan dimulai sebulan lalu, sedangkan pihak tentara mengatakan satu polisi tewas. (ant/dil/jpnn)