Banyak PNS Main Games

Ada 3 PNS Lagi yang Terancam Dipecat KUNINGAN – Kalimat ”Banyak PNS yang main games, facebook atau aktivitas lainnya di saat jam kerja” ternyata mencuat dalam diskusi Waroeng Rakyat di Jl RE Martadinata akhir pekan kemarin. Peserta diskusi yang sebagian besar kalangan mahasiswa itu mempertanyakannya ke Kabag Organisasi Setda, Ahmad Juber MSi, Kabid Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Drs Ade Priatna dan Sekretaris Komisi A DPRD, Dede Sembada. ”Kami sering melihat banyak PNS yang main games ketika jam kerja. Sehingga dari situ kami heran kok hasil analisis beban kerja (ABK) mengatakan bahwa kita masih kekurangan pegawai? Sedangkan pak bupati sendiri sering mengatakan bahwa Pemkab Kuningan overload pegawai,” kata Dede Awaludin dan Rio Kencono, Yusuf, Dodi dan mahasiswa lainnya. Dari pernyataan menggelitik itu, Kabid Pengembangan Karir, Drs Ade Priatna menyebutkan jumlah pegawai yang diangkat tanpa testing, dengan adanya PP.48/2005. Angkanya sangat besar yakni mencapai 5.130 orang. Dari ribuan orang tersebut, 2.351 merupakan tenaga administrasi. Tak heran kata dia, jika hasil ABK ada kelebihan tenaga administrasi hingga mencapai 91 orang. Satu sisi justru kekurangan 2.382 tenaga fungsional. ”Jadi kita secara kuantitas kelebihan, tapi secara kualitas kekurangan,” kata Ahmad Juber, diamini Ade Priatna. Untuk mengubah pegawai yang ada menjadi tenaga berkompeten sesuai kebutuhan, tentu saja membutuhkan anggaran tidak sedikit. Sedangkan pemerintah berbeda dengan swasta yang tidak bisa seenaknya mem-PHK pegawai begitu saja. Oleh karenanya, solusi yang paling tepat untuk mengatasi hal itu yakni dengan mutasi dan gerakan disiplin daerah (GDD). PNS yang melanggar ketentuan, harus diberikan sanksi. ”Belum lama ini kami baru saja memecat tiga PNS yang benar-benar melanggar aturan kepegawaian. Kedepan kemungkinan akan ada tiga PNS lagi yang bakal mengalami nasib serupa. Kini sedang kami proses,” tandas Ade. Dede Sembada mengutarakan ketimpangan anggaran yang lebih besar dihabiskan untuk belanja pegawai. Prosentasenya mencapai 75 persen, sehingga dengan kondisi itu perlu adanya upaya yang diselaraskan dengan RKPD Kuningan 2010 yakni miskin struktur kaya fungsi. ”Kalau saya amati, puncak pertumbuhan PNS itu terjadi pada tahun 2007-2008. Nah ketika ditanya overload atau tidak pegawai sekarang, kita dapat melihat dari hasil ABK. Tapi kami berharap agar BKD menekankan Zero Growth (pertumbuhan non, red). Artinya rekruitmen CPNS mesti seimbang dengan angka pensiun tiap tahun,” kata Dede. Terlontar dalam diskusi sebuah pertanyaan soal pemerataan guru. Banyak dijumpai seorang guru yang hanya ingin mendapatkan SK penempatan di perkotaan. Bahkan guru-guru berkualitas di pinggiran malah ditarik ke sekolah perkotaan. Sekolah pinggiran malah banyak diisi oleh guru sukwan. Menjawab pertanyaan itu, Ade mengatakan bahwa ABK akan dilaksanakan tahun 2011. Termasuk di dalamnya distribusi pegawai sebagai salahsatu langkah pemerataan guru, sehingga nanti harapan semua pihak mudah-mudahan dapat terwujud. (ded)