JAKARTA – Pemerintah sempat berencana impor beras sebanyak 1 juta ton. Rencana impor tersebut ditentang banyak kalangan termasukan DPR.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi angkat bicara. Menurutnya, pemerintah memastikan tak ada impor beras saat beras melimpah ruah. Beras baru akan dilakukan apabila Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menipis.
“Tidak ada impor beras ketika panen raya, dan hari ini tidak ada beras impor yang menghancurkan petani. Apalagi memang belum ada impor,” ujar Mendag Muhammad Lutfi, di Jakarta, kemarin (19/3).
Mengenai usulan impor beras sebanyak 1 juta ton melalui Bulog, hal itu karena kekhawatiran terhadap stok CBP yang kian menipis. Untuk itu pemerintah melakukan antisipasi dengan melakukan impor, sehingga kebutuhan beras tetap tersedia dan harga tetap stabil.
Saat ini, kata dia, CBP sebanyak 800 ribu ton. Dari jumlah tersebut, 300 ribu ton berasal dari stok beras impor tahun 2018 yang telah mengalami penurunan kualitas dan berpotensi tak bisa dilepas ke pasar.
Melihat data tersebut, kata dia, maka diperkirakan CBP yang disimpan Bulog tak mencapai 500 ribu ton. Padahal, untuk menjamin stabilitas harga, setidaknya Bulog memiliki cadangan 1 juta ton dengan perkiraan pelepasan beras untuk operasi pasar 80 ribu ton per bulannya.
“Hitungan saya, stok akhir Bulog yang kira-kira 800 ribu itu dikurangi stok yang berasal dari impor 2018 itu 300 ribu, berarti Bulog itu stoknya seperti bisa dihitung hanya mungkin tidak capai 500 ribu,” terangnya.
Kendati begitu, Lutfi menghawatirkan serapan Bulog dari dalam negeri tak maksimal. Ini karena sejak awal Januari, serapan Bulog hanya sebanyak 85 ribu ton gabah. Di sisi lain, banyak gabah petani yang tak sesuai ketentuan karena basah akibat musim hujan.
“Pada Maret ini, hampir habis. Bulog baru bisa menyerap 85 ribu gabah petani. Bukan salah Bulog, karena punya syarat ketika beli beras petani, dan itu ada aturannya,” tukasnya. (din/fin)