JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak keras rencana pemerintah melakukan impor beras 1 juta ton. Karena kebijakan itu dinilai sangat merugikan petani Indonesia.
“Saya menolak keras impor ini kesepakatan impor ini, pertama kebanyakan petani, 99 persen itu warga NU,” kata Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj dalam sebuah sesi di TV NU, Jumat (19/3)
Said Aqil mengungkapkan, ia sudah menyampaikan langsung penolakan impor tersebut kepada Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, yang juga merupakan bendahara PBNU.
“Beliau pun setuju sikap saya menolak MoU ini karena dalam data Kementan mencari stok beras akhir 2020 sebanyak 7.38 juta ton sementara produksi dalam negeri 2021 sebesar 17.51 juta ton, sehingga totalnya menjadi 24.9 juta ton perkiraan kebutuhan 12.33 juta ton sehingga muncul surplus 12.56 juta ton di 2021. Ini artinya surplus ngapain impor. Ini kebijakan siapa ini?,” ungkapnya.
Dengan adanya data itu, Said Aqil pun mempertanyakan alasan mengapa harus mengimpor beras disaat masa panen raya terjadi di Indonesia. Ia pun menduga, impor tersebut dilakukan untuk menguntungkan segelintir pihak.
“Saya bertanda tanya besar untuk apa, untuk kepntingan siapa dan kenapa ini harus dilaksanakan untuk kepentingan kelompok tertentu pasti ini tujuannya. Saya tahu, tolong nasib petani didahulukan, petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa ini harus diprioritaskan alih-alih untuk mendukung malah akan hancurkan nasib mereka ini,” tegasnya.
Sebab itu, PBNU meminta agar adanya kesesuaian data antar lembaga pemerintah, seperti BPS, Bulog, Kemendag, dan Kementan. Said Aqil memberi penekanan soal peran dan fungsi Bulog yang dirasakan sampai saat ini belum maksimal. Menurutnya, dalam regulasi ketahanan pangan, Bulog adalah lembaga yang memiliki tingkat infrastruktur dari pusat hingga ke desa. Tapi, Said Aqil berpandangan belum maksimal kinerja dari Bulog.
“Entah untuk kepentingan siapa sengaja dibonsai kepentingan atau fungsi jelas kepentingan kelompok tertenu. Sekali lagi kesimpulannya saya Ketum PBNU tolak kesepakatan Indonesia dan Thailand untuk impor 1 juta beras putih karena stok kita surplus,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan kembali soal alasan di balik rencana impor beras. Ia mengungkapkan, saat ini stok riil dari Perum Bulog hanya tersisa 500 ribu ton, idealnya perlu tambahan 1 juta ton.
“Saya tidak melihat ada perbedaan pernyataan antara Kemendag, Kementan, dan Bulog. Tapi pakemnya Bulog harus punya iron stock. Kita tidak pernah bilang kalau lebih atau kurang. Kita hanya bilang bahwa Bulog harus mempunyai iron stock 1,5 juta ton,” katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3)
Lutfi mengungkap, saat ini Bulog memiliki stok lebih dari 800 ribu ton dalam gudangnya di seluruh Indonesia, namun tidak semuanya dalam kondisi baik karena ada sisa stok beras impor dari tahun 2018 lalu yang sudah mulai turun mutu. Beras rusak itu jumlahnya mencapai 300 ribu ton. Menurutnya, jumlah iron stok yang tersedia itu tidak cukup dan berpotensi akan adanya gejolak harga.
“Hitung-hitungan saya stok Bulog itu tidak mencapai 500 ribu. Ini merupakan stok paling rendah dalam sejarah Bulog,” kata Lutfi.
Kementan sebelumnya mengklaim akan tambahan dari stok dari panen raya medio Maret hingga April ini. Sebab, perkiraan produksi beras pada musim panen raya ini mencapai 17.511.596 ton. Lutfi berjanji bakal membatalkan rencana impor jika panen raya para petani memang mencukupi kebutuhan.
“Saya jamin tidak ada impor beras ketika panen raya, dan hari ini tidak ada beras impor yang menghancurkan petani. Karena memang belum ada impor,” tegasnya. (git/fin)