LONDON - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengecam aksi unjuk rasa di Bristol, Inggris Barat yang menolak rencana undang-undang (RUU) baru yang dibahas parlemen Inggris. Johnson menganggap aksi yang berujung pada kekerasan dan penangkapan 10 orang itu sebagai serangan memalukan.
Polisi setempat mengatakan demonstrasi tersebut diikuti oleh lebih dari seribu pedemo pada Jumat sore (26/3) berlangsung damai. Kemudian, kericuhan mulai terjadi di malam hari karena sejumlah oknum dari massa aksi menyerang polisi.
“Tadi malam saya melihat serangan yang memalukan kepada petugas polisi di Bristol. Petugas kami tidak seharusnya menerima lemparan batu, botol dan kembang api dari massa yang bermaksud melakukan kekerasan dan menyebabkan kerusakan properti,” tulis Johnson pada akunnya di Twitter, Sabtu (27/3).
Johnson mengaku memberikan dukungan penuh kepada kepolisian Bristol.
Akibat kerusuhan tersebut, polisi memukul mundur kerumunan pengunjuk rasa dengan perisai dan tongkat. Dalam demonstrasi ini, seorang jurnalis Inggris Matthew Dresch mengaku menerima kekerasan saat meliput kejadian.
“Polisi menyerang saya saat demonstrasi di Bristol meskipun saya mengatakan kepada mereka bahwa saya seorang wartawan. Saya dengan hormat mengamati apa yang terjadi dan tidak menimbulkan ancaman bagi petugas mana pun,” kata Matthew pada akunnya di Twitter.
Bristol telah menjadi kota dengan demonstrasi terbesar terhadap RUU yang dianggap akan memberi polisi kekuasaan baru. Massa aksi protes terhadap kebijakan pemerintah Inggris yang melarang demonstrasi besar selama pandemi covid-19, tetapi pembahasan RUU tentang Polisi, Kejahatan, Hukuman, dan Pengadilan Pemerintah yang akan memberi kepolisian wewenang baru justru tetap dilanjutkan oleh parlemen Inggris.
Para aktivis Inggris menolak RUU setelah melihat tindakan polisi yang sebelumnya melakukan kekerasan terhadap pedemo yang menggelar unjuk rasa menuntut penyelesaian kasus pembunuhan seorang marketing executive Sarah Everard. (rtr/mcr9/jpnn)