INDUSTRI kecil dan menegah (IKM) tekstil mengalami penurunan penjualan. Hal ini karena pandemi Covid-19 dan kondisi pasar domestik yang dibanjiri oleh produk impor. Produk impor ini tidak hanya dijual di pasar swalayan, namun juga secara masif masuk ke marketplace.
Analis Kebijakan Industri dan Perdagangan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil Syauqi mengatakan bahwa praktik ini sangat masif dilakukan, khususnya untuk produk pakaian jadi. Masuknya produk impor tersebut melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) e-commerce.
“Mereka masuk melalui PLB e-commerce. PLB ini tidak hanya tekstil saja, macam-macam produknya. Lebih ke produk konsumsi kebutuhan rumah tangga,” ungkap Aqil di Jakarta, Jumat (2/4).
Aqil mengatakan, IKM seharusnya dapat memproduksi pakaian jadi. Jumlahnya sangat banyak produksinya karena jumlah produsennya banyak. Pernyataan ini dikuatkan dengan data Indotextiles yang menyebutkan bahwa untuk produk garmen IKM produksinya sekitar 641 ribu ton di tahun 2020.
“Di Jawa Barat itu banyak sekali produksinya. Contohnya sentra rajut binong di Bandung. Mereka produksinya terus menerus dan pekerjanya juga banyak. Miris ketika produknya tidak dapat bersaing dengan impor. Harganya jauh sekali tetapi kualitas lebih baik dibandingkan produk impor,” lanjut Aqil.
Dia juga mendapatkan laporan bahwa IKM di Surakarta yang menggunakan limbah garmen sebagai bahan bakunya tidak dapat memenuhi permintaannya karena produksinya sudah minim.
“Di Surakarta, IKM ini tidak dapat bahan baku sesuai permintaannya. Padahal bahan bakunya limbah. Kalau limbahnya minim, artinya produksi IKM hilir nya kan minim,” terang Aqil.
Menurutnya, jika pemerintah tidak dapat memproteksi pasar dalam negeri, IKM ini akan mati perlahan-lahan. Padahal potensi IKM tekstil ini dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia di tengah pandemi.
“Kalau IKM nya dapat tumbuh, maka perekonomian juga akan bergerak positif. Penyerapan bahan baku juga akan baik ke industri hilir tekstil, jika IKM ini bisa naik kelas. Kalau impor pakaian jadi ini terus menerus diberlakukan, IKM bisa mati dan pengangguran dengan skala besar bisa terjadi karena IKM ini banyak,” ucap Aqil.
Senada, Direktur Eksekutif Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI), Riza Muhidin memberikan solusi bahwa safeguard pakaian jadi perlu diberlakukan. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan.
“Yang perlu dilakukan pemerintah ini adalah pemberlakuan safeguard pakaian jadi sesuai dengan rekomendasi KPPI. Rekomendasi ini sudah benar, tinggal diberlakukan saja,” tegas Riza.
Riza mengatakan, safeguard ini dapat menumbuhkan optimisme di IKM tekstil. Ini juga akan membuat rantai produksi IKM dan UMKM dalam negeri akan semakin kuat.
“Bahan baku IKM ini tersedia semua di dalam negeri. Tinggal support dari pemerintah saja untuk memproteksi pasar lokal,” pungkasnya. (git/fin)