JAKARTA - Sejumlah pihak terus menyarankan petinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kali ini saran tersebut disuarakan Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung Harits Hijrah Wicaksana.
“Permintaan maaf itu wajib dilakukan SBY-AHY, karena tidak terbukti adanya intervensi Pemerintah usai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak KLB Demokrat, di Deli Serdang,” kata Harits Hijrah Wicaksana, di Lebak, Banten.
Menurutnya, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan AHY sebagai Ketua Umum PD lebih terhormat meminta maaf secara terbuka dan resmi kepada Presiden Jokowi.
Sebelumnya, SBY dan AHY menuduh kekisruhan dan konflik PD, karena adanya campur tangan Istana dan membawa-bawa nama Presiden Jokowi.
Baca juga:
2 Korban Tabrakan Kapal Indramayu Ditemukan Meninggal, 15 Lainnya dalam Pencarian
Patung Garuda Raksasa di Ibu Kota Baru yang Menuai Kontroversi, Ini Maknanya
Aurel Hermansyah Idap Kista Ovarium, Ketahuan sebelum Menikah
AHY menyampaikan dalam ceramah dan pidato ke publik secara terang-terangan bahwa KLB itu mendorong menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia.
Bahkan, AHY sendiri mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi.
Namun, tuduhan-tuduhan seperti itu bisa dipatahkan dengan keputusan Kemenkumham menolak KLB Deli Serdang.
Artinya, kata dia, Pemerintah berjalan independen dan “undertake” tanpa campur tangan atas konflik di tubuh partai berlambang mercy itu.