BELANJA kementerian dan lembaga pemerintah pusat sepanjang 2021 harus dimanfaatkan oleh UMKM seoptimal mungkin. Para pelaku UMKM bisa jadi pemasok berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan dalam menjalankan program-program pemerintah itu.
Demikian disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamildi Kota Bandung, Sabtu (3/4).
\"Ada Rp400 triliun per tahun belanja kementerian dan lembaga. Silakan UMKM untuk merespon peluang yang luar biasa ini,\" ucap Emil, sapaan akrabnya.
Emil menuturkan, belanja pemerintah sebesar Rp400 triliun tersebut bertujuan untuk menggairahkan pelaku UMKM yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19, dan mendorong pemulihan ekonomi.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Jabar, sekitar 37.119 UMKM terdampak pandemi, 14.991 di antaranya merupakan pelaku ekonomi kreatif. Ada UMKM yang berhenti produksi maupun gulung tikar.
Menurutnya, Pemprov Jabar intens melahirkan inovasi-inovasi untuk menggairahkan kembali roda produksi UMKM. Salah satunya dengan menggagas program ICALAN (Inovasi Cara Penjualan).
\"Kadang-kadang UMKM bingung harus jualan ke mana karena ketidaktahuan, maka market Rp400 triliun silakan dimanfaatkan oleh UMKM Jabar,\" ujarnya.
Pemprov Jabar juga telah berkomitmen menyelesaikan permasalahan yang dialami pelaku UMKM saat ini. Mulai dari pemasaran atau promosi, bantuan kredit, hingga mewajibkan ASN untuk membeli produk UMKM.
\"Intinya kami berkomitmen menyelesaikan permasalahan UMKM karena sangat multidimensi mulai pemasaran dan lain-lain,\" ungkapnya.
Salah satu kendala yang dialami UMKM saat pandemi adalah sulit mencari bahan baku impor. Emil mengungkapkan, ada UMKM yang produknya diekspor, tetapi bahan baku harus impor lebih dulu.
\"Jadi impor itu terbagi dua, impor yang dijual di pasar kita, dan ada yang impor untuk diekspor lagi,\" imbuhnya.
Pelaku UMKM mengeluh kesulitan mendapatkan bahan baku impor tersebut karena tidak bisa digantikan dengan produk lain.
Oleh karena itu, Pemprov Jabar bersama Kementerian Koperasi dan UKM tengah mencari solusi bersama menyelesaikan kendala tersebut.
\"Mencari penggantinya itu susah, tetap mereka harus impor bahkan yang bertahan kini tersisa 30 persen, karena itu sedang kami cari solusinya bersama Kemenkop UKM,\" tandasnya(*)