GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil) meminta kepada Pertamina untuk menyerahkan Wilayah Kerja (WK) migas yang kecil dan tak terurus kepada Pemerintah Daerah (Pemda), untuk bisa dimanfaatkan dan dikelola Pemda, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa ditingkatkan.
Namun demikian yang jadi pertanyaan, apakah ketika Pemda mengelola sumur migas tua, benar-benar bisa membawa manfaat ekonomis?
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan berpandangan, pengelolaan WK atau sumur tua tidaklah mudah dan memerlukan suatu teknologi khusus yang tentu biayanya mahal. Hal itu juga yang menjadi alasan Pertamina tidak menggarap WK migas yang dianggap sudah tidak produktif lagi.
“Saya kira permintaan Pemda untuk mengelola blok migas yang sudah tua itu serba salah. Karena untuk mengelola blok migas itu kan butuh pengalaman. Pertanyaannya apakah Pemda bisa untuk mengelola blok-blok migas tersebut?,” ujar Mamit kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (6/4).
Tidak bermaksud mengecilkan kemampuan Pemda, Menurut Mamit alasan dari Pertamina untuk tidak mengurus WK migas tua karena dianggap sudah tidak produktif lagi. Sebut saja suatu blok migas tua yang ketika ingin diambil minyaknya, harus terlebih dahulu menyiapkan investasi yang lumayan mahal, guna menerapkan teknologi EOR (Enchanced Oil Recovery). Hal itu disebutnya membuat nilai tambah dari produk minyak yang dihasilkan menjadi tidak ekonomis.
“Jangan sampai nanti ketika Pemda melakukan investasi besar-besaran tapi ternyata hasilnya juga tidak maksimal. Justru nanti malah jadi temuan (audit),” tuturnya.
Namun demikian, Mamit mendukung langkah Pemda untuk mengelola blok migas, asalkan hal itu dilakukan dengan benar dan kesiapan dari sisi pekerja yang mumpuni juga dipersiapkan.
“Pemda harus belajar terlebih dahulu, mempersiapkan terlebih dahulu terkait pengelolaan industri hulu migas, jangan sampai nanti akhirnya mereka merugi dan tidak menghasilkan apa-apa. Sebab Pertamina pasti punya alasan kenapa lapangan tua tidak dikelola, karena memang secara keekonomin sudah tidak ekonomi. Nah, apakah Pemda siap ketika mengeluarkan biaya cukup besar tapi akhirnya ternyata sumur-sumur tua tersebut tidak ekonomis,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk menyerahkan lapangan-lapangan minyak dan gas (migas) kecil kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, banyak lapangan minyak kecil milik Pertamina yang sudah tidak terurus karena skala ekonominya kecil.
“Karena skala ekonomi tidak memadai, di kasih ke kami juga enggak. Padahal buat kami receh-receh, puluh-puluh, ratus-ratus miliar bisa buat bangun puskesmas, ngaspal jalan, itu luar biasa,” ungkapnya dalam Rapat dengar Pendapat Umum / RDPU di Komisi VII DPR RI, Senin, (5/4).
Kang Emil, demikian ia disapa, menyebut dengan pola pikir korporasi, membiarkan skala-skala kecil tidak diserahkan ke daerah sementara Pertamina tidak mengurus maka tidak ada income kemana-mana. Tidak ke Pertamina pun tidak ke daerah.
“Itu yang paling utama, meminta ladang-ladang kecil yang tidak masuk skala ekonomi mohon diperintahkan untuk kami kelola atas nama sila kelima,” pungkasnya. (git/fin)