Soal Mutasi Pejabat, DPRD Kecewa Tak Diajak Diskusi

KEJAKSAN– DPRD Kota Cirebon kecewa karena tidak diikutsertakan dalam pembahasan mutasi. Padahal, mereka adalah wakil rakyat yang mewakili kepentingan masyarakat Kota Cirebon. Bahkan, para pimpinan dewan merasa tidak dipandang keberadaannya sebagai mitra kerja dalam membangun Kota Cirebon. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Cirebon, HP Yuliarso BAE, Rabu (21/8). Perjalanan proses mutasi pertama pasangan Ano Sutrisno dan Nasrudin Azis memimpin Kota Cirebon selalu diikuti perkembangannya oleh seluruh anggota dewan. Namun, kata Yuliarso, baik Ano maupun Azis tidak pernah mengajak dirinya selaku ketua DPRD berdiskusi terkait para pejabat yang diajukan. Jangankan memberikan masukan, kritik dan saran, sekadar berbincang saja tidak pernah dilakukan. “Saya diam saja. Biarkan inisiatif datang dari mereka (Pemkot Cirebon, red),” ujarnya. Meskipun balai kota hanya berjarak lima langkah dari kantor wakil rakyat, politisi Demokrat itu enggan melangkah tanpa ajakan resmi dari pasangan Ano-Azis. Sebagai mitra kerja eksekutif, ujar pria yang akrab disapa Yuli itu, legislatif memiliki peran penting dalam tumbuh kembang Pemkot Cirebon. “Idealnya, ketua DPRD, wali kota dan wakil wali kota saling komunikasi dalam berbagai hal. Tujuan akhirnya membangun bersama kota Cirebon,” katanya. Terlebih, selama empat tahun sebagai anggota dewan, Yuli dan kawan-kawan di Griya Sawala (nama ruang utama di DPRD Kota Cirebon) sangat memahami dan mengetahui kinerja dari para pejabat di Kota Cirebon. Di samping itu, lanjutnya, dalam pembangunan Kota Cirebon, eksekutif dan legislatif diproyeksikan untuk seirama. Hal itu terlihat dari penganggaran ada di DPRD, kegiatan di Pemkot Cirebon. Pada berbagai rapat kedinasan, anggota dewan mengetahui kinerja pejabat dan memiliki penilaian tersendiri. Hal itu bisa dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi wali kota dalam menentukan pejabat yang akan dimutasi atau promosi. Karena tidak dilibatkan dalam mutasi yang akan digelar. Dewan, kata Yuli, bersikap pasif dan diam. Pasalnya, hingga saat ini Yuli dan pimpinan DPRD lain tidak pernah diajak bicara sekalipun. Kekecewaan Yuli semakin bertambah karena seolah-olah kepentingan mutasi hanya milik pemkot. Padahal berpengaruh pula bagi dewan selaku lembaga pengawas kinerja eksekutif. DPRD, memiliki fungsi budgeting (penganggaran), legislasi dan controlling (pengawasan). “Yang kami awasi itu kinerja eksekutif,” terangnya. Terlebih, pasangan Ano-Azis masih baru menjabat dan belum memahami kinerja bawahannya. Sedangkan kata Yuli, dewan sangat memahami kinerja dan sepak terjang mereka dalam bekerja. (ysf)