PDAU Jangan Overdosis

KUNINGAN – Para pegawai PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha) yang terang-terangan mendukung pasangan Utama menuai kritik tajam. Pasalnya secara aturan sudah sangat jelas bahwa BUMD tidak boleh terlibat politik praktis. Dengan dukungan yang terang-terangan tersebut dinilai oleh sebagian elemen masyarakat, overdosis. Hal ini disampaikan mantan anggota DPRD asal PDIP, Rudi Iskandar SH. Kepada wartawan, dirinya menilai, dukungan PDAU terhadap paslon Utama, sama saja dengan KKN. “Mungkin lebih tepatnya Joni selaku dirut PDAU dan seluruh pegawainya melakukan tindak Kolusi. Mereka seperti takut kehilangan kepercayaan dari Pak Aang selaku bupati,” ketus politisi yang kini nyaman di Gerindra itu. Atas kejadian itu, sahabat dari H Kamdan SE tersebut sangat menyayangkan. Ia mencoba mengingatkan kembali kasus dirinya bersama Kamdan yang didepak. Kamdan yang saat itu menjabat direktur PDAM dipecat, begitu pula dirinya selaku anggota legislatif di PAW. “Kasusnya kan gara-gara pak Kamdan mempersiapkan diri untuk mencalonkan yang dibantu oleh saya. Katanya BUMD engga boleh. Tapi sekarang PDAU malah terang-terangan,” teriak Rudi dengan gaya khasnya. Atas fenomena ini, menurut dia, jelas mencederai semangat demokrasi di Kuningan. Seperti yang tertuang dalam PKPU 69/2009 tentang pedoman teknis kampanye pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, BUMD harus netral. “Profesional saja dong dan jaga netralitas. Sama dengan PNS, BUMD mempunyai tupoksi yang jelas, bukan malah bermain politik. Tapi ya mungkin saja terjadi karena kalau tidak salah direkturnya ada hubungan saudara dengan keluarga Utama,” sindir Rudi. Lebih lanjut, dengan prestasi PDAU yang hanya seujung kuku mestinya lebih konsen terhadap kontribusi PAD. BUMD sesuai dengan tujuannya harus mempunyai gebrakkan dengan membuka peluang usaha baru. Jangan hanya bisa mengakuisisi objek wisata saja yang tanpa kontribusi PAD. “Kalau hanya sekadar mengakuisisi, apalagi disokong APBD miliaran, semua orang juga bisa,” ujarnya. Rudi menduga ada kecemasan dari direksi PDAU atas terbukanya memberikan dukungan terhadap Utama. Terutama kaitan dengan gaji dan berbagai fasilitas yang selama ini dinikmati. Padahal seharusnya tidak boleh mengesankan sebagai penjilat. Sebab rizki sudah ada yang mengatur. Sementara itu, keterlibatan politik praktis rupanya tidak hanya menimpa PDAU, termasuk dewan pengawasnya. BUMD lain pun disinyalir tidak jauh beda. Menurut pengamatan Rudi, tidak sedikit dari Dewan Pengawas PDAM dan Dana Pensiun, yang diduga masuk ring Hj Utje Ch Suganda. “Mendukung itu boleh, tapi jangan sampai overdosis lah, harus lebih sehat dan ingat jabatan,” pungkas Rudi. (ded)