JAKARTA-Selama puluhan tahun, negara ternyata membayar gaji kepada 97 ribu PNS dan pensiunan yang orangnya tidak ada alias misterius. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, PNS misterius itu ada karena banyak yang tidak melakukan pendataan.
\"Sejak Indonesia merdeka, baru dua kali kali dilakukan pemutakhirkan data,\" kata Bima dalam kick off meeting pemutakhiran data mandiri ASN dan pejabat pimpinan tinggi (PPT) non-ASN secara virtual, Senin (25/5).
Dia menyebutkan, pemutakhiran yang pertama tahun 2002 dilakukan melalui Pendataan Ulang PNS (PUPNS) secara manual sehingga butuh waktu lama dan biaya sangat besar. Proses mahal dan lama itu menghasilkan data yang tidak sempurna, masih banyak yang perlu dimutakhirkan. “Bahkan masih banyak juga data-data yang palsu,” ujarnya.
Pada 2014, ungkapnya, BKN kembali melakukan PUPNS secara elektronik dan dilakukan oleh masing-masing PNS. Bukan oleh Biro Kepegawaian, Biro SDM, BKD, BKPP, BKSDM. Hasilnya 97 ribu PNS orangnya tidak ada alias misterius. “Padahal PNS misterius ini dibayarkan pensiun dan gajinya,” ucapnya. Meski begitu, lanjutnya, data base PNS tersebut lebih akurat.
“Walaupun masih banyak juga yang belum daftar mendaftar. Nanti setelah bertahun-tahun kemudian baru mendaftar ulang sebagai PNS,” katanya.
Bima menambahkan, untuk menertibkan PNS misterius itu, BKN kembali akan melakukan pemutakhiran data. PUPNS 2021 berbeda dengan sebelumnya karena dilakukan tidak secara berkala tetapi sewaktu-waktu. “Pemutakhiran data ini adalah tanggung jawab PNS. PNS bisa melakukan perubahan setiap waktu,\" ucapnya.
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menambahkan, pemutakhiran data mandiri 2021 berlaku untuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan pejabat pimpinan tinggi (PPT) non-ASN. Pemutakhiran data dan riwayat pribadi secara mandiri dimulai Juli sampai Oktober 2021.
Bima menjelaskan, setiap ASN (PNS, PPPK) dan PPT Non-ASN cukup melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadinya melalui akses daring ke dalam aplikasi MySAPK berbasis gawai dan website yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi data ASN dan PPT Non-ASN. (esy/jpnn)