JAKARTA- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta publik tidak meributkan tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut dia, tes alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) di KPK merupakan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Saya pikir arahan Presiden terkait alih status KPK sebagai ASN semakin menegaskan komitmen Pemerintah untuk menjaga KPK, agar dapat bekerja secara maksimal sesuai tugasnya sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Moeldoko, Rabu (26/).
Moeldoko menjelaskan, bahwa TWK berlaku di semua instansi, sehingga tidak perlu untuk diributkan apabila ada pegawai KPK yang tidak lolos.
“Sekali lagi (TWK) Ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk kalangan BUMN. Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tapi juga di lembaga lain terjadi seperti itu, bahkan di BPIP juga ada, begitu tes TWK mereka tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut, tapi di KPK ribut,” ujar Moedokol.
Moeldoko mengatakan TWK memang harus diperkuat dari waktu ke waktu, karena persoalan wawasan kebangsaan bisa naik turun lantaran ancamannya semakin keras.
“Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik untuk kepentingan masa depan Indonesia. Bangsa ini sungguh kadang kehilangan akal sehat,” ujar dia.