KUNINGAN – Polemik menyangkut netralitas pejabat BUMD dan PNS, disikapi Divisi Hukum Panwaskab, Ali Hanafiah SH. Sejak awal Ali juga telah merencanakan pemanggilan pihak terkait. Bahkan dengan munculnya seorang PNS yang terpotret pada acara Bobotoh Persib, tak lepas dari rencana tindak lanjutnya. Namun demikian, dirinya geram atas pernyataan seorang pemerhati sosial politik, Abdul Haris SH, yang meminta panwas menjemput bola. Menurut Ali, pernyataan tersebut terkesan asbun (asal bunyi). Padahal Abdul Haris merupakan orang yang sering bergelut dengan perkara hukum. “Sebagai salah seorang caleg Gerindra dari dapil 2, mestinya saudara Haris tidak mendompleng populeritas dengan mencari kambing hitam,” kata Ali kepada Radar, kemarin (27/8). Disebutkan, saat rakor di KPU bersama tim kampanye paslon tempo hari, pihaknya sudah memaparkan tentang tupoksi panwas. Diterangkan, bahwa panwas memiliki mekanisme dalam menanggapi pelanggaran. Pada pemaparan tersebut Abdul Haris pun hadir dan mendengarkan pemaparan tersebut. “Saya tahu dan kenal benar siapa Haris. Sejak kapan dia terjun ke dunia politik? Saya tahu betul. Tak usahlah mencari populeritas dengan mendompleng pada suasana pilbup,” ketusnya. Dalam menyikapi persoalan tersebut, Ali meminta agar Haris tidak asbun. Mestinya, kata Ali, sebagai orang yang cukup lama bergelut dalam perkara hukum, sebagai advokat, Haris tentu tahu betul tentang alat bukti yang berkualitas itu seperti apa. “Kalau mau terjun ke dunia politik, cobalah banyak-banyak lagi membaca aturan dan regulasi tentang pemilu, supaya tidak menyesatkan calon pemilih awam dan supaya tahu kedudukan panwaslu berdasarkan aturan itu seperti apa,” ucap Ali. Lebih jelas, Ali mengungkapkan, sejak pekan kemarin pihaknya sudah berencana untuk memanggil pejabat PDAU untuk meminta klarifikasi. Namun karena mendadak ada bimtek di Bandung selama 3 hari, maka rencana tersebut belum dilakukan. Saat ini pun, salah satu anggota panwaskab tengah menghadiri undangan di Jakarta. “Nah, kemarin kami baru datang dan akan merealisasikan rencana pemanggilan,” ujar Ali. Tentang mekanisme pelaporan, dia menjelaskan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya mesti jelas pelapornya dengan mengisi formulir pelaporan, siapa terlapornya, waktu kejadian dan di mana tempatnya. Semuanya harus ada bukti materil dan formil. Untuk waktu kejadian pun dirinya menyebutkan, ada batas kedaluwarsa laporan, maksimal 7 hari. “Kami siap terima aduan 24 jam, tapi mekanismenya harus didukung bukti materil dan formil. Kami butuh partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Jangan takut karena identitas pelapor dirahasiakan,” pintanya. Lain hal jika anggota panwas menyaksikan sendiri kejadian. Maka dugaan pelanggaran pemilu tidak membutuhkan laporan, karena sudah tergolong temuan. (ded)
Panwas Bakal Panggil Pejabat PDAU
Rabu 28-08-2013,10:50 WIB
Reporter : Dian Arief Setiawan
Editor : Dian Arief Setiawan
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Selasa 03-09-2024,14:53 WIB
2 Bulan Menikah Ingin Hadiahi Istri Motor, Pedagang Cilok di Cirebon Justru Ditangkap Polisi
Selasa 03-09-2024,15:30 WIB
Perbaikan Masjid As-Salam yang Ambruk Atapnya, Begini Kata Pj Walikota Cirebon
Selasa 03-09-2024,17:30 WIB
Merasa Senang Tapi Sedikit Sulit, Komentar Ciro ALves Jelang Pertandingan Persib di ACL 2
Selasa 03-09-2024,19:30 WIB
Tuntutannya Tak Digubris Pemkab Cirebon, Warga Bumi Arumsari Ancam Boikot Bayar PBB dan Pilkada
Selasa 03-09-2024,12:00 WIB
Siswa SMA Santa Maria 1 Cirebon Juara OSN Tingkat Nasional
Terkini
Rabu 04-09-2024,01:04 WIB
Lampaui Target dan Rencana, Progres Pembangunan IKN Sangat Positif
Selasa 03-09-2024,22:54 WIB
Gudang Penampungan Barang Bekas Milik PT Rajawali II Palimanan Terbakar
Selasa 03-09-2024,22:00 WIB
Pasangan RAHIM Berkomitmen Wujudkan Kemandirian Pangan, Sandang dan Papan di Kabupaten Cirebon
Selasa 03-09-2024,21:30 WIB
Warga Jalan Saladara Gelar Doa Bersama Jelang Sidang PK 7 Terpidana Kasus Vina dan Eky
Selasa 03-09-2024,21:00 WIB