JELANG alih kelola blok migas Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina (Persero), Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penghitungan ulang dan cek fisik di lapangan, seluruh Barang Milik Negara (BMN) ) yang ada di blok Rokan tersebut.
“Kami sudah melakukan cek fisik dan sebagainya. Memang kami agak keteter di tanah, tapi tanah ini sudah mulai kami selesaikan. 10 persen dari total tanah itu yang luasnya sekitar 64 ribu Ha perkiraannya, sudah kami cek fisik, ”ungkap Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara-Lain Kementerian Keuangan Lukman Efendi, dalam bincang virtual DJKN, Jumat (28/5).
Pengecekan fisik itu termasuk pemeriksaan administrasi dan fisik BMN tersebut. Diakuinya, pemeriksaan fisik itu mudah, karena berbarengan dengan situasi pandemi yang masih berlangsung.
Lukman mengacu, berdasarkan catatan Kemenkeu, total aset negara berupa BMN sektor hulu migas yang ada di blok Rokan, mencapai Rp98 triliun. Jumlah itu terdiri dari aset berupa tanah senilai Rp71,74 miliar, harta benda modal Rp96,08 triliun, harta benda inventaris Rp15,94 miliar dan persediaan materi Rp1,6 triliun.
“Jadi besar sekali BMN di Blok Rokan, sehingga kami agak perhatian di sini,” tegasnya.
Sementara itu, dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tahun 2019 (diaudit) secara total, aset Pemerintah yang ada di hulu migas mencapai Rp 497,62 triliun. Aset terdiri dari BMN berupa tanah senilai Rp10,07 triliun, harta benda Rp462,12 triliun, harta benda inventaris Rp110 miliar dan persediaan material Rp25,32 triliun.
Sedangkan untuk total aset di hulu migas hingga tahun 2020 mencapai Rp 531,85 triliun (tidak diaudit). Aset bernilai dari tanah senilai Rp 10,17 triliun, harta benda modal Rp 494,6, harta benda inventaris Rp 130 miliar dan material persedian Rp 26,95 triliun.
“Kalau kita lihat di LKPP 2020 yang sedang diaudit oleh BPK tidak diaudit Rp 531,45 T bertambah cukup besar, hampir Rp 32 triliun,” pungkasnya. ( fin )