RSUD Waled Butuh Direktur Definitif

  *Sedang Tangani Proyek Besar, Tak Mungkin Andalkan Plt WALED- Jabatan direktur RSUD Waled sudah tiga bulan belakangan dipegang pelaksana tugas. Aspirasi untuk segera menunjuk direktur definitif mulai bermunculan lantaran banyak hal vital yang perlu penanganan serius. “RSUD Waled perlu direktur definitif. Sekarang plt sudah berjalan hampir tiga bulan, ini menyangkut dengan pelayanan langsung terhadap masyarakat, juga karena RSUD Waled sedang punya mega proyek pembangunan fasilitas kesehatan,” ujar tokoh wilayah timur Cirebon, Adang Juhandi, kepada Radar, Rabu (28/8). Menurutnya, plt direktur memiliki banyak keterbatasan. Salah satunya adalah pengambilan keputusan yang bersifat vital. Dalam pembangunan fasilits kesehatan yang menelan dana ratusan miliar, banyak keputusan vital yang harus diambil. “Sekarang lagi ada proyek yang lumayan sangat besar. Karena pembangunan ini hampir merombak total semua bangunan yang ada di RSUD Waled. Direktur definitive itu sangat diperlukan, tentunya sebagai penanggungjawab setiap keputusan vital mengenai pembangunan tersebut,” katanya. Tokoh WTC lainnya, H Dade menambahkan, meski mendesak adanya direktur definitive, namun diharapkan penunjukannya tidak berdasar politik transaksional. Bupati juga diminta tidak ragu-ragu menetapkan direktur definitif. “Saya setuju (direktur definitif), plt kewenangannya sangat terbatas dan dia tidak bisa mengambil kebijakan yang bersifat strategis. Tapi jangan ada politisasi RSUD Waled, karena ini menyangkut pelayanan kemanusiaan,” tandasnya. Plt Direktur RSUD Waled, Dr H Agus Sulaeman mengatakan, terkait desakan adanya direktur definitif, dirinya tak mau terlalu banyak menanggapi. Terkait kebijakan mutasi, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada bupari. “Saya harus patuh kepada atasan, termasuk soal mutasi untuk penetapan direktur. Saya sepenuhnya serahkan kepada bapak bupati. Saya tidak akan mengejar jabatan direktur, namun apabila ditunjuk saya siap,” tuturnya. Agus menampik dirinya sebagai plt direktur RSUD Waled tidak bisa membuat kebijakan yang vital. “Kata siapa plt nggak bisa ambil kebijakan vital? Saya sebagai plt diberikan bapak bupati wewenang penuh lazimnya sebagai direktur, termasuk dalam kebijakan yang sangat vital sekalipun,” tandasnya. (den)