CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon, mendorong kepada direksi Perumda Farmasi untuk meningkatkan usahanya, agar kondisi neraca bisnis perusahaan pelat merah yang sedang kurang baik itu, dapat kembali normal dan sehat. Salah satunya, menjalin kerja sama dengan rumah sakit di Kota Cirebon.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon dr H Doddy Ariyanto MM menjelaskan, dalam hal ini pihak direksi PD Farmasi tentunya harus bisa menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan walikota dan DPRD, karena ada potensi besar yang bisa digali dengan upaya ini.
Menurutnya, PD Farmasi sebaiknya lebih intens berkonsultasi dengan walikota terkait kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah. Karena, kebijakan walikota memang sangat strategis untuk menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak.
Misalnya, walikota meminta kepada rumah sakit swasta untuk pengadaan obat kelas menengah, bisa menggandeng kerja sama dengan Perumda Farmasi.
“Untuk masalah ini, melalui kebijakan walikota bisa mendorong PD Farmasi membangun kemitraan dengan rumah sakit swasta di Kota Cirebon. Ini tentu akan bisa lebih menghidupi Perumda Farmasi,” sebutnya.
Direktur Utama Perumda Farmasi Ciremai Emirzal Hamdani SE Ak menyampaikan program kerja tahun 2021 serta masalah seputar kondisi perusahaan. Pihaknya sudah menyusun rencana program kerja. Beberapa rencana tersebut di antaranya renovasi gedung, penambahan enam dokter spesialis hingga mencari investor untuk membantu keuangan perusahaan.
“Rencana dalam waktu dekat yaitu melakukan renovasi infrastruktur. Korelasinya mendukung adanya penambahan dokter spesialis. Jika banyak dokter, maka banyak resep (kebutuhan obat, red),” ujar Emir.
Target utama Perumda Farmasi pada tahun ini salah satunya mendatangkan investor untuk menyelamatkan keuangan perusahaan. Langkah itu dilakukan dengan membuat proposal perencanaan bisnis yang akan ditawarkan kepada investor. Baik perorangan, bank daerah, atau pihak mana pun yang tertarik menjadi mitra bisnis perusahaan.
Emir menyadari, kondisi anggaran pemerintah daerah yang terbatas ditambah kondisi keuangan perusahaan yang minus, sangat sulit untuk bergantung dari penyertaan modal dari APBD. Sehingga, langkah mendatangkan modal dari investor merupakan pilihan yang harus disegerakan.
“Tujuan kami bukan penyertaan modal dulu. Jangan sampai 6 bulan ke depan kita mandek. Kami maksimalkan dulu kondisi yang ada, jangan sampai bergantung kepada pemerintah,” terangnya. (azs/adv)