JAKARTA - Kedaulatan negara dikawatirkan bakal terganggu bila pemerintah sampai tidak sanggup bayar utang. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas.
\"Lebih parah lagi keadaan ini akan bisa membuat kedaulatan ekonomi dan politik negara kita akan menjadi terusik dan bermasalah,\" kata Anwar Abbas, seperti dilansir RMOL.
Dia menawarkan solusi kepada pemerintah agar mau duduk bersama para ahli ekonomi agar dapat merumuskan masalah utang yang sudah membengkak.
\"Untuk itu supaya hal itu tidak terjadi mungkin baiknya para ahli dalam bidang ekonomi dan politik serta pihak-pihak lainnya di negeri ini untuk diajak duduk bersama,\" katanya.
Seperti diketahui, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP) LKPP 2020, BPK menilai ke depannya kemampuan pemerintah untuk membayar utang makin menurun.
Berdasarkan catatan pemberitaan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan bahwa utang Indonesia telah mencapai Rp 6.527 triliun atau 41,18 persen terhadap PDB pada April 2021.
Sementara BPK dalam laporan itu menyebutkan bahwa rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah 369 persen. Padahal, standar rasio utng seharusnya ada di kisaran 92-176 persen.
Namun bila mengacu pada standar IMF berada di ksiaran 90-150 persen. Sementara itu, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen. Melampaui rekomendasi sebesar 4,6-6,8 persen dan rekomendasi IMF sebesar 7-10 persen.
Seperti diketahui, pandemi covid-19 telah meningkatkan defisit APBN, utang dan sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) yang memberi dampak pada risiko pengelolaan fiskal. (yud)
Baca juga:
- Ambulans Penuh, Jenazah Covid-19 Diangkut Truk, Ternyata Ini yang Terjadi
- Pasien Covid-19 Berusaha Kabur, Kasihan Satpam Berjibaku Tak Pakai APD