Dana talangan Rp 1 triliun itu hanya seperti gerimis kecil di gurun. Dua hari habis. Ludes. Menkeu tampaknya tidak mau lagi meneruskan triliun-triliun berikutnya.
Indonesia memang bukan Singapura. Yang mampu membantu Singapore Airlines Rp 250 triliun. Garuda juga bukan Singapore Airlines yang bisa dipegang disiplinnya.
Persoalan pun bertambah-tambah. Hari-hari ini kita menunggu kejutan baru lagi: apakah laporan keuangan Garuda tahun 2020 bisa beres. Laporan itu sudah harus disampaikan ke pasar modal tanggal 30 Juni lusa.
Harusnya bisa. Itu kan jadwal baru. Seharusnya kan 30 Mei lalu. Sudah telat satu bulan. Untuk keterlambatan itu Garuda sudah pula dijatuhi denda.
Belum berhenti di situ.
Pun kalau laporan itu akhirnya berhasil dikirim, sebelum tanggal 30 Juni 2021 pukul 23.59. Isi laporan itu tetap bisa membuat jantung berdebar: disclaimer atau tidak.
Dari laporan keuangan itu kita akan tahu apa pendapat auditor Garuda: PwC. Disclaimer? Wajar?
Kita masih punya waktu dua hari untuk tebak-tebakan: disclaimer atau wajar. Artinya: ditolak atau tidak.
Dilihat dari mundurnya laporan keuangan itu, rasanya akan disclaimer. Tapi melihat optimisme dirut Garuda –yang mengatakan Garuda baik-baik saja– mungkin tidak disclaimer.
Tapi saya tidak mau diajak taruhan. Takut kalah. Saya tidak sampai hati untuk tidak memihak Pak Dirut dalam taruhan itu.
Bagaimana kalau hasilnya disclaimer?
Tentu Garuda lebih sulit lagi.
Atau akan baik-baik saja.
Yang jelas kita tidak bisa menyalahkan direksi Garuda yang sekarang. Apalagi komisarisnya. Semua ini akibat masa lalu. Dan masa lalu itu akibat masa sebelumnya. Dan masa sebelumnya itu akibat masa entah yang mana lagi.
Ini pendapat saya: direksi yang sekarang tidak salah. Maksud saya: kalau memang tidak salah mengapa tidak berani frontal.
Frontal pertama, negosiasi dengan perusahaan persewaan pesawat. Manfaatkanlah kasus korupsi di masa lalu itu, untuk negosiasi. Bilang saja: sewa ini kemahalan akibat korupsi.