JAKARTA - Jumlah utang Pemerintah Indonesia telah mencapai Rp 6.418 triliun. Atau bila dibagi jumlah penduduk, setiap orang punya kewajiban Rp 23,73 juta.
Itu merupakan pembagian dari jumlah total utang dibagi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,2 orang. Yang didasari hasil Sensus Penduduk tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Utang pemerintah sebesar Rp6.418,15 triliun itu terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri, juga sumber lainnya.
Dari penerbitan SBN sebesar Rp5.580,02 triliun dan dari pinjaman sebesar Rp 838,13 triliun. Yang terdiri dari pinjaman luar negeri, bilateral, multirateral, commercial banks dan suppliers.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit laporan keuangan pemerintah pusat di era pemerintah Presiden Joko Widodo tahun lalu, termasuk penggunaan APBN 2020.
Lembaga auditor itu menyatakan kekhawatiran kesanggupan pemerintah dalam melunasi utang plus bunga yang terus membengkak sejak beberapa waktu terakhir.
Kekhawatiran lainnya, yakni rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang juga terus meningkat.
Dalam ketentuan UU Keuangan Negara No. 17 tahun 2003, batas rasio utang terhadap PDB adalah sebesar 60 persen.
Artinya, jika melebihi batas tersebut maka Indonesia terlilit pada sebuah kondisi yang disebut jebakan utang, yakni ketika sebuah negara tidak lagi sanggup membayar utang sehingga harus membayarnya dengan menambah utang baru. (yud)
Baca juga:
- Wawali Eti Positif Corona, Walikota: Beliau Prokesnya Ketat, Saya Kaget
- Usai Kritik Presiden Jokowi, Akun Medsos Pengurus BEM UI Dapat Serangan Digital
- Breaking News: Wakil Walikota Cirebon Positif Covid