City Gas Bikin Ano Gerah

**Kirim Tim Sambangi Kementerian ESDM   CIREBON– Hingga saat ini, program sambungan 4 ribu gas gratis tidak kunjung terealisasi. Meskipun pipa saluran dan sarana penunjang lainnya sudah selesai dikerjakan pada 2012 lalu, warga belum juga menikmati aliran gas. Kejadian ini cukup membuat Wali Kota Cirebon Drs H Ano Sutrisno MM gerah. Ano lantas memerintahkan pejabat pemkot terkait agar segera mendatangi kembali Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta. Ano mengatakan, dia sudah tidak sabar agar program city gas yang telah berjalan segala sesuatunya, untuk direalisasikan. Ano meyakini, program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Cirebon. Namun, perhitungan teknis tetap harus dilakukan oleh pemkot. “Saya ingin PGN (Perusahaan Gas Negara) yang mengelola city gas,” ucapnya kepada Radar, kemarin. Alasannya, PGN sudah berpengalaman mengelola gas di Kota Cirebon. Di samping itu, Ano ingin city gas ditangani oleh ahlinya. Menurutnya, PGN dianggap paling profesional dalam mengelola kebutuhan utama masyarakat tersebut. Agar program city gas cepat terlaksana, wali kota 2013-2018 itu memerintahkan Asda Bidang Pereknomoian dan Pembangunan Drs Moch Korneli MSi, beserta tim untuk mendatangi Kementrian ESDM dan membicarakan permasalahan atau kendala yang terjadi. “Minggu ini harus sudah ada hasil,” tukas Ano. Kepala Sub Bagian ESDM Sekretariat Daerah Pemkot Untung AS Sap MSi mengatakan, hingga saat ini surat yang dikirimkan Pemkot Cirebon belum juga dibalas oleh Dirjen Migas Kementrian ESDM. Pada prinsipnya, surat itu meminta Kementrian ESDM untuk menyetujui agar pengelola city gas diserahkan kepada PGN. Pasalnya, Kementrian ESDM meminta PT Pertamina yang melakukan pengelolaan program city gas. “Kami sudah diperintahkan Wali Kota untuk menemui Dirjen Migas. Ini terkait surat yang belum dibalas,” terangnya. Pemkot akan mempertanyakan alasan surat belum kunjung dibalas. Langkah tersebut ditempuh agar program city gas segera terealisasi. Alasan pemkot tidak memilih PT Pertamina sesuai arahan Kementrian ESDM, karena, kata Untung, setelah dihitung biaya yang dibebankan ke konsumen (masyarakat Kota Cirebon) setiap bulannya lebih tinggi dibandingkan pengelolaan diserahkan kepada PGN. Di samping itu, jaringan pipa gas yang sudah dipasang, induknya milik PGN. “Sarana untuk mengecek gas yang ada milik PGN,” ungkap Untung. Kendala saat ini, sambungnya, menunggu pengesahan dari pemerintah pusat. Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon H Azrul Zuniarto mengatakan, langkah solutif bisa dibebankan operasional pengerjaan kepada PGN. Mengingat, kata Azrul, PGN sudah malang melintang di dunia gas dan dianggap kompeten. Jika akhirnya seluruh keputusan pengelolaan menunggu keputusan Kementrian ESDM, Azrul mendorong pemkot melakukan langkah aktif dengan mendatangi kementrian tersebut secara intensif. Di samping itu, langkah koordinasi dengan PGN harus dilakukan. Azrul menilai, jika PGN satu-satunya alternatif solusi yang dapat mengelola dan melaksanakan program city gas, maka harus disegerakan dan dipenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan. Dikatakan politisi PKS itu, masalah city gas dan pengelola program ini, sebenarnya sudah dapat dideteksi sejak dibangun jaringan pipa pada tahun lalu. Namun, karena saat itu program city gas belum menjadi prioritas, maka kendala yang saat ini mengemuka terus terjadi. Padahal, kata Azrul, dana yang telah dikeluarkan untuk program pembuatan jaringan pipa city gas ini, sudah sangat besar. Namun, dia meyakini, permasalahan utama dari belum digelarnya program nasional tersebut hanya karena urusan administrasi. “Jangan dibuat lama. Segerakan agar tidak mubazir,” tukasnya. (ysf)