CIREBON – Kasus covid 19 di Kota Cirebon masih belum terkendali. Bahkan masyarakat kian sulit mencari tempat perawatan termasuk obat-obatan.
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno. Diungkapkan dia, anggota dewan di masa PPKM Darurat sebenarnya sedang WFH (work from home).
Tetapi sesungguhnya tidak WFH. Banyak konstituen yang minta dibantu untuk masuk ke IGD RSDGJ. “Tiap 3 jam, 5 jam sekali ada konstituen telepon minta dibantu masuk rumah sakit,” kata Agung, kepada radarcirebon.com, Rabu (7/7/2021).
Masalahnya, kata dia, kondisi di rumah sakit sekarang ini sedang penuh. Bahkan antrean pasien covid-19 di IG mencapai 30-an lebih.
“Akhirnya cuma bisa minta resep dokter ke apotek. Masalahnya, di apotek tidak ada obat, semua habis,” kata Agung.
Dia mengaku sudah menyampaikan kendala yang dialami dalam rapat evaluasi PPKM Darurat bersama walikota juga Forkopimda.
“Saya tadi sampaikan. Refocusing keempat yang dilakukan pemerintah kota, mengambil anggaran dari DPUPR untuk penanganan covid-19 agar benar-benar dimaksimalkan,” tandasnya.
Minimalnya, kata Agung yang juga Pansus Covid-19 DPRD, pemerintah kota bisa melakukan kontak dengan pabrikan obat. Sehingga masyarakat tidak kesulitan mencari obat. \"Obat harus disiapkan,\" tandasnya.
Kemudian, diperlukan juga gotong royong warga dan koordinasi yang baik dengan puskesmas, agar pasien tidak lalu lalang.
Terkait pemberlakuan PPKM Darurat, dari hasil analisa dan evaluasi bahwa tindakan yang dilakukan oleh Polres Cirebon Kota adalah untuk mempersempit dan membatasi pergerakan masyarakat.
Bahkan Kapolres Cirebon Kota, AKBP Imron Ermawan menyampaikan dengan tegas bahwa kalau ada yang berkeberatan silakan langsung ke kapolres.
Memandang hal ini adalah demi kebaikan masyarakat, Agung menyampaikan, dari unsur DPRD mendukung apa yang sudah diputuskan oleh kepolisian maupun dinas terkait.
“Saya meminta masyarakat bersabar agar target sampai 20 Juli, minimalnya bisa memutus mata rantai penularan covid-19,” tandasnya. (rdh)