SELAMA penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pemerintah telah melanjutkan sejumlah bantuan sosial (bansos) yang terdiri dari bansos tunai, BLT UMKM hingga diskon listrik. Namun sayangnya, dalam bansos PPKM darurat tidak ada BLT subsidi gaji.
BLT subsidi gaji ini salah satu bantuan yang pernah diberikan pemerintah pada tahun 2020, namun dihentikan penyalurannya pada tahun ini.
Padahal, pengusaha hingga buruh meminta BLT subsidi gaji kembali diberikan di tengah PPKM darurat. Sebab, banyak pekerja yang terdampak PPKM darurat.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, seharusnya pemerintah menambah alokasi bansos dan memberikan BLT subsidi gaji pada penerima bansos sebesar Rp5 juta selama PPKM Darurat.
Teknisnya, dalam minggu pertama harus segera dicairkan setidaknya 70-80% dari target bansos tunai. Di mana hal ini berdampak baik guna mencegah perusahaan lakukan PHK massal ketika tidak mampu memberika upah secara penuh kepada karyawannya.
“Jika bansos upah per penerima selama dua bulan Juli-Agustus nilainya Rp5 juta maka si penerima akan gunakan uangnya untuk membeli bahan makanan dan keperluan non pangan seperti membayar cicilan, tagihan listrik dan biaya internet. Bantuan subsidi upah juga mencegah perusahaan lakukan PHK massal di saat tidak mampu menggaji penuh karyawannnya” kata Bhima, Jumat (9/7).
Menurut Bhima, nominal bansos yang saat ini diberikan pemerintah masih relatif kecil dan tidak menutup daya beli kebutuhan masyarakat.
“Kedua, nominal bansos relatif kecil tidak sejalan dengan tekanan daya beli yang dihadapi oleh kelompok menengah dan bawah” ujarnya.
Senada dengan Bima Yudistria, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Muhammad Faisal menilai semestinya dana bansos yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
“Walaupun tentu saja tidak semua kebutuhan dasar terpenuhi, untuk mencegah kelompok yg rentan miskin agar tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan, dan agar yg miskin tidak makin miskin” pungkasnya. (der/fin)