JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keputusan bahwa PPKM Darurat diperpanjang. Namun, bila kasus turun pada 26 Juli 2021 nanti, akan ada pelonggaran aturan.
\"PPKM Darurat yang dimulai tanggal, 3 Juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari. Yang harus diambil pemerintah meskipun itu sangat-sangat berat. Ini dilakukan untuk menurunkan penularan covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit. Sehingga menghindari lumpuhnya rumah sakit,\" kata Presiden dalam jumpa pers virtual yang diikuti radarcirebon.com, Selasa (20/7/2021).
Disampaikan Presiden, patut bersyukur, setelah dilaksanakan PPKM Darurat setelah dilihat dari penambahan kasus dan BOR mengalami penurunan.
\"Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan juga mendengar masyarakat yang terdampak PPKM,\" tuturnya.
Bila terjadi penurunan kasus, pada tanggal 26 Juli 2021, presiden menjanjikan akan melakukan pembukaan secara bertahap.
Sementara sebagai kompensasi kepada masyarakat terdampak, pemerintah mengucurkan sejumlah program perlindungan sosial (perlinsos).
Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran untuk perlindungan sosial, atau bantuan sosial (bansos) covid 19. Hal itu, disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dalam evaluasi PPKM Darurat.
Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual yang diikuti radarcirebon.com menyampaikan dukungan dari APBN untuk meningkatkan bantuan kepada masyarakat dan masyarakat kecil.
Saat ini, beberapa jenis perlindungan sosial sudah berjalan, yakni PKH diberikan kepada 10 juta keluarga. Kartu sembako 18,8 juta keluarga sebesar Rp 200 ribu/bulan, diskon tarif listrik 900 VA dan 450 VA kepada 32,8 juta rumah tangga.
“Bansos tunai 10 juta keluarga, Rp300 ribu per bulan. BLT Desa 8 juta keluarga. Di luar PKH, kartu sembako, bansos tunai dan kartu prakerja,” kata Sri Mulyani, merinci.
Kemudian Kartu prakerja 5,6 juta orang, insentif untuk 4 bilang. Subsidi kuota internet 38,1 juta penerima dari PAUD hingga mahasiswa, guru dan dosen pada Januari-Mei.
Sampai akhir tahun nanti, untuk PKH akan dialokasikan anggaran Rp28,31 triliun dengan periode 12 bulan.
Untuk kartu sembako mendapatkan tambahan Rp7, 52 triliun dengan besaran manfaat Rp 200 ribu/bulan. Sehingga total alokasi menjadi Rp49, 89 triliun. Dengan sasaran 18,8 juta keluarga.
Kemudian bantuan beras bulog dengan sasaran 28,8 juta keluarga. Besaran anggaran Rp3,58 triliun. Sasaran akan menerima 10 kg beras/keluarga.
Bantuan lainnya adalah Bansos Tunai 10 juta keluarga dengan besaran manfaat Rp300 ribu/KPM. Untuk periode Mei-Juni akan dibayarkan Juli. Sedangkan bansos tunai usulan pemda sebanyak 5,9 juta KPM.