JAKARTA – Ada kabar gembira dari Bu Risma, pemerintah menyediakan anggaran Rp7,08 triliun bagi masyarakat terdampak Covid-19.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, ada 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru pada masa PPKM darurat.
“Mereka (PKM) ini sama sekali baru, datanya dari pemerintah daerah. Bantuannya sebesar Rp200.000/KPM selama Juli–Desember 2021,” kata Bu Risma, Selasa (20/7).
Karena itu, Mensos Risma meminta masyarakat tetap tenang selama PPKM Darurat. Karena pemerintah tetap menyalurkan beragam bantuan.
Selain bansos tunai di masa PPKM Darurat, pemerintah juga akan melalukan penyaluran bantuan berupa beras sebanyak 5 kilogram.
Bantuan itu ditujukan untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi se-Jawa-Bali, atau di zona penerapan PPKM Darurat.
Para penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktifitas.
Untuk bantuan beras ini, Kemensos telah menyiapkan total 2.010 ton beras.
Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket dan 6.000 paket (masing-masing per paket lima kilogram) untuk enam ibu kota provinsi.
Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras 10 kg/KPM untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non-PKH.
“Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. Total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200 juta kilogram,” ungkapnya. (*/pojoksatu)
Baca juga:
Tak Usah Swab Test, Ini Kriteria Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh
Bukan PPKM Darurat, Pemerintah Pakai PPKM Level 3 dan 4 untuk Jawa Bali, Ini Artinya
80 Ribu Pasien COVID-19 Isoman, Ridwan Kamil Harap Pemerintah Pusat Prioritaskan Jabar