MENTERI Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengancam akan memotong anggaran pemerintah daerah yang dinilai lambat dalam mencairkan APBD, terutama dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Pasalnya, hingga saat ini total anggaran APBD yang baru dicairkan baru sekitar Rp12,11 triliun untuk perlindungan sosial, dan Rp13,5 triliun untuk pemberdayaan ekonomi, termasuk bantuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“kalau itu tidak dilakukan, kita akan melakuan intercept. Misalnya anggaranya yang ada dipotong atau dialihkan seperti anggaran vaksinasi untuk daerah dialihkan bagi TNI atau Polri dalam mendukung percepatan vaksinasi,” kata Sri, Kamis (22/7).
Sri menyebut, bahwa saat ini pemerintah daerah memiliki dana sebesar Rp25,46 triliun untuk membantu masyarakat di masa pandemi Covid-19.
“Tapi disayangkan, realisasi dana tersebut hingga kini masih minim,” ujarnya.
Untuk itu, Sri berharap, jangan ada ironi dalam pencairan anggaran di daerah. Artinya, janan sampai anggarannya sudah cair namun tidak ada kegiatan yang dilakukan.
“Jangan sampe jangan ada ironi anggaranya ada, namun kegiatanya enggak ada,” pungkasnya. (fin)