INDONESIA Political Review (IPR) menyarankan Wakil Gubernur (Wagub) Jabar, Uu Ruzhanul Ulum menggunakan sepeda motor trail dibandingkan helikopter. Sebab, anggaran Rp600 juta dapat maksimalkan untuk menangani pandemi Covid-19 di Jabar.
Direktur Eksekutif IPR, Ujang Komarudin menilai, anggaran sewa helikopter untuk mobilitas pejabat menjadi indikator kurang sensitivitas terhadap penderitaan rakyat khususnya warga Jabar apapun alasannya.
\"Apapun alasan, argumen, dan pembenarannya itu. Ya jangan digunakan. Kalau harus digunakan ya gunakan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan beliau sebagai Wagub. Tidak ada urgensinya sama sekali untuk menyelesaikan penderitaan rakyat, sewa-sewa helikopter itu,\" paparnya, kepada Kantor Berita RMOLJabar melalui sambungan telepon, Selasa (3/8).
\"Jadi ini sebenarnya, mohon maaf hal yang tidak patut dicontoh dari seorang pejabat publik kita. Saya melihatnya seperti itu,\" tegasnya.
Dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia tersebut menyatakan, pemimpin yang baik tidak harus menggunakan hal-hal mewah. Bahkan bila perlu menggunakan sepeda motor berjenis trail untuk menembus daerah tertinggal dan lainnya.
\"Itu yang harus dilakukan. Bukan menyewa helikopter atau pesawat untuk meninjau bencana dan lainnya,\" tuturnya.
Menurutnya, anggaran setengah miliar lebih tersebut dapat digunakan untuk membantu menangani pandemi Covid-19. Mengingat, masih banyak masyarakat yang tak bisa makan maupun kehilangan pekerjaan selama pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum mengklarifikasi terkait anggaran sewa helikopter. Klarifikasi tersebut diungkapkannya melalui video berdurasi 2 menit 50 detik yang beredar di kalangan wartawan.
\"Khusus masalah helikopter yang dianggarkan buat operasional saya dengan sistem sewa. Pertama, sudah berpikir tentang efisiensi karena helikopter ini butuh karena memang wilayah Jabar yang begitu luas, 27 kabupaten/kota, 5.312 desa, dan sekitar ribuan kelurahan,\" ungkap Uu.
Saat meninjau masyarakat di Jabar, menurut Uu, dibutuhkan kecepatan dan ketepatan. Pasalnya, terdapat beberapa daerah yang tidak terkoneksi dengan baik dan saat terjadi bencana dibutuhkan kecepatan untuk meninjau lokasi tersebut.
Kendati begitu, anggaran yang disimpan untuk sewa helikopter bersifat cadangan. Artinya, jika anggaran tersebut diperlukan akan dipakai, namun jika tak terpakai juga tidak harus dihabiskan.
\"Kalau tidak dipakai mungkin akan menjadi silva, nanti bisa dipakai pada perubahan yang akan datang. Ataupun penyusunan anggaran yang akan datang. Sehingga, ini bisa direfocusing untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Seperti itu,\" lanjutnya. (*)