CIREBON- Para pelaku usaha jasa konstruksi (jakon) di Kota Cirebon mengeluh tak ada pekerjaan karena diambil pengusaha dari luar. Mereka menduga ada permainan yang melibatkan orang penting. Terkait hal itu, Walikota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH pun memberikan respons. Azis mengaku mengetahui informasi terkait paket pekerjaan yang dilelangkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon.
“Setahu saya lelang sudah berjalan. Namun pemenangnya berasal dari mana saja saya tidak tahu persis,” tandas Azis dalam keterangan persnya di Gedung Setda Kota Cirebon, kemarin.
Walikota mengaku mendapatkan informasi dari beberapa pengusaha lokal yang menginformasikan kepadanya terkait jalannya proses lelang tersebut. Sebagai kepala daerah, Azis sudah meminta disdik untuk mencari jalan keluar. “Kedalaman persoalannya seperti apa, saya tidak tahu. Tapi yang jelas sebagai walikota sudah berkomunikasi dengan disdik untuk mencari jalan keluar terhadap perbedaan pendapat yang terjadi antara Pokja, KPA, dan PPK,” tutur Azis.
Walikota sempat melihat dari hasil laporan yang diberikan terdapat beberapa proyek yang gagal lelang. Sehingga, dirinya juga siap untuk membantu disdik mencari jalan keluar yang terbaik. “Yang jelas saya berharap dari proyek disdik ini bisa berjalan semua dengan baik. Saya berkepentingan membantu disdik mencari jalan keluar terbaik. Makanya kita harus segera sikapi yang gagal lelang itu agar segera bisa dilaksanakan,” ungkap walikota.
“Misal juga dengan lelang ulang atau digelar lagi supaya waktunya cukup. Selain itu, memang sudah biasa ada yang puas dan tidak ada yang puas. Ada yang dirugikan atau diuntungkan. Nah, tugas saya sebagai pemerintah meminimalisir persoalan tersebut,\" tambah Walikota Azis.
Sementara terkait dengan dugaan pengkondisian, Azis mengungkapkan bahwa memang dalam pelaksanaan proyek harus ada yang dikondisikan, dalam arti semua harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. “Untuk itu harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Utamanya bagi setiap pengusaha agar sesuai dengan yang ditentukan dinas,” tutur mantan wakil walikota tersebut.
Dirinya juga menegaskan bahwa tidaklah mungkin mengkondisikan para pemenang lelang sesuai yang diinginkan pemerintah. “Namanya juga lelang bebas. Kemudian dikondisikan supaya salah satu menang, tidak bisa. Tapi yang penting prosesnya berjalan dengan adil,” tutup Azis.
Sebelumnya, para pelaku usaha jasa konstruksi (jakon) di Kota Cirebon mengeluh tidak ada pemasukan sama sekali untuk menafkahi keluarga. Kegiatan infrastruktur yang dipertahankan dan lolos dari refocusing gagal mereka dapatkan karena diduga dikuasai beberapa gelintir orang di pusaran kekuasaan.
Seperti disampaikan Nano. Salah satu kontraktor di Kota Cirebon itu mengatakan sejak tahun 2020 pengusaha jasa konstruksi harus gigit jari karena pandemi. Dan tahun ini lebih menyakitkan lagi. Proyek yang ada, meskipun dari segi nilai terbilang kecil, banyak dimenangkan oleh perusahaan dari luar Kota Cirebon. “Yang di Kota Cirebon kesulitan. Tahun ini proyek kena semua oleh pemborong dari luar kota,” ungkap Nano kepada wartawan, Selasa (3/8).
Dicontohkan Nano, tahun ini ada 45 paket pekerjaan perbaikan sarana prasarana sekolah di lingkungan dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun proses lelang terkesan menyulitkan untuk kontraktor lokal. Sehingga, katanya, pemenang dari 45 paket pekerjaan tersebut didominasi oleh kontraktor luar.
“Aturan lelang menyulitkan. Padahal Keppres sendiri bunyinya harus permudah para kontraktor setempat. Contoh ada salah satu persyaratan yang memberatkan, dalam rekening koran perusahaan harus ada 20 persen dari nilai kontrak, itu tentu sangat menyulitkan kita,” jelas Nano.
“Kami menduga ada oknum luar Kota Cirebon yang menggiring pemborong luar untuk dapat proyek di Kota Cirebon. Diduga kuat ada kedekatan dengan oknum kekuasaan eksekutif yang melakukan intervensi. Kami juga khawatir kasus di disdik ini juga terjadi di paket-paket pekerjaan lain. Masa sampai paket bernilai kecil juga yang dapat kontraktor luar,” ketus Nano. (jerrell)