KETUA Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan pihaknya akan bekerja keras memastikan agar proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur, khususnya yang dikerjakan oleh Negara, jangan sampai berhenti. Sebab bila terjadi, maka dampaknya akan multiplier, dimana sektor keuangan juga akan terbebani.
Hal itu disampaikannya dalam webinar ‘Antisipasi Dampak Ekonomi Terhadap 8 juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung Pada Masa Covid-19’ yang digelar DPP PDI Perjuangan (PDIP), Jumat (6/8).
Menurut Wimboh, harus diakui bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat umum non pegawai negeri. Pedagang pakaian menjerit karena warga tak lagi berbelanja pakaian, katering juga terhenti, hotel tak terisi, dan lain-lain. Dampaknya, perbankan juga terbebani karena pengusaha tak mampu membayar kreditnya.
Begitupun di sektor konstruksi. Jika para pengusaha melakukan pembangunan, namun kesulitan mencari pembeli. Banyak yang harus menghadapi potensi kredit macet. Karena itu, lanjut Wimboh, oleh OJK semua diajak bicara agar restrukturisasi bisa dilakukan.
“Nasabah-nasabah yang tidak bisa mengangsur karena pandemi tidak dikategorikan macet. Karena kalau macet, urusannya panjang. Berarti harus menunggu lama diratifikasi menjadi tidak macet, legalnya rumit. Sehingga kami tahan,” kata Wimboh dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Jumat (6/8).
Untungnya, semakin waktu berjalan, Pemerintah dan rakyat bisa terus berjuang, dan situasi semakin membaik. Terlebih belakangan BPS sudah mengumumkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen. Hal ini sejalan dengan indikator lain yang juga meningkat.
“Kegiatan dunia usaha semakin ekspansif dan juga kapasitas produksi ekonomi sudah tumbuh atau usaha sudah tumbuh. Manufacturing index angka-angka statistik sudah membaik, ini sudah hampir sama sebelum pandemi,” urainya.
Bagitu juga, lanjut Wimboh, soal keyakinan konsumen sudah meningkat, indeks penjualan ritel sudah meningkat, inflasi sudah terkendali. Indikator di perbankan sama. Kredit mulai meningkat dan ada sektor konstruksi yang jika dilihat kenaikannya cukup fantastik.
“Karena itu OJK juga mendukung agar jasa konstruksi tidak berhenti,” ujarnya.
Menurut Wimboh, jasa konstruksi selalu berkaitan dengan sektor lainnya. Misalnya, saat membangun rumah, tentu sudah mempekerjakan banyak orang. Saat rumah itu dibeli, pasti penghuninya akan membeli furniture, barang elektronik, dan lainnya.
“Konstruksi ini sudah banyak investasi. Jadi kalau berhenti, ini bisa risk. Kami menaruh perhatian khusus dan memonitor agar bagaimana pun sektor ini jangan sampai berhenti,” tuturnya.
Sementara itu, pembicara lainnya, Dirut PT Jaya Konstruksi, Sutopo Kristanto mengatakan, dari perspektif perusahaan konstruksi, memang terjadi penurunan dari sisi market dan lainnya. Walau demikian, pihaknya bersyukur karena saat ini pihaknya terlibat dalam setidaknya 6 proyek pembangunan ruas jalan tol dengan nilai Rp 4,8 triliun.
Pihaknya juga mendukung jika Pemerintah terus memastikan sektor konstruksi bertumbuh positif. Karena ini akan berkaitan langsung dengan produk domestik bruto (PDB). Dalam konteks itu, perlu menjaga iklim investasi sektor konstruksi yang kondusif lewat APBN, APBD, loan, dan lain-lain.
“Selain itu, sektor konstruksi tetap membutuhkan dukungan program stimulus relaksasi, dan restrukturisasi. Kami juga mendorong, bila dimungkinkan, prioritas vaksinasi tenaga kerja konstruksi dan dukungan layanan kesehatan,” kata Sutopo.
Untuk pelaku industri sendiri, pihaknya merekomendasikan agar melaksanakan program prioritas dengan nilai keekonomian tinggi. Dan dilaksanakan lewat terobosan regulasi dan program, hingga meningkatkan kapasitas infrastruktur digital bersama dengan sektor yang lain.