JAKARTA - Perumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 mencapai 7,07 persen year on year (YoY). Kendati demikian, ini dianggap semu karena tahun lalu mengalami minus 5,32 persen.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pertumbuhan ini adalah \"pertumbuhan ekonomi semu\". Karena menggunakan base rendah di tahun 2020.
Menurut INDEF di Q2 2020 pemerintah melakukan PSBB. Sementara di di Q2 2021 pelonggaran PPKM terjadi.
Disampaikan INDEF seperti dilansir dari CNBC, pertumbuhan ekonomi belum kembali ke kondisi normal. Apalagi bila dibandingkan dengan rata-rata sebelum pandemi atau pada tahun 2018-2019. Dengan kata lain, Q2 pada 2021 sejatihan hanya tumbuh 3,87 persen.
Tidak hanya Indonesia, negara mitra dagang juga sama setelah setahun sebelumnya mengalami kontraksi yang lebih dalam.
Bahkan China bisa tumbuh sebesar 18,3 % (QI 2021) dari sebelumnya -6,8 % (Q1 2020), Singapore 14% (Q2 2021) dari sebelumnya -13,3 % (Q2 2020) dan Amerika tumbuh 12,2 % (Q2 2021) dari sebelumnya -9,1 % (Q2 2020).
Sementara itu, Anggota DPR RI, Darmadi Durianto mengungkapkan, pengumuman pertumbuhan ekonomi tersebut dianggapnya akan membuat publik bertanya-tanya. Apalagi dengan penjelasan yang tidak memadai.
Publik akan melihat antara fakta dan kondisi riil jauh berbeda dengan klaim tim ekonomi pemerintah.
“Angkanya benar, tapi bisa membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai kebenaran angka tersebut. Karena masyarakat membandingkannya dengan situasi saat ini,” ujar Darmadi.
Kendati demikian, ia sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi keuartal II-2021 mengalami lonjakan yang tinggi.
Karena ia melihat perbandingan dari pertumbuhan ekonomi yang timbuh hingga 7,07 persen adalah kuartal II-2020, yang justru terkontraksi hingga minus (-) 5,32 persen.
“Ya pasti bertumbuh. Menurut saya ini capaian yang lumayan 7,07 persen year on year (yoy),” kata dia.
“Jika dibandingkan dengan kuartal II-2020 pasti naik banyak karena 2020 lagi kontraksi di kuartal yang pertumbuhan ekonominya mati – 5.32 persen,” sambungnya.
Karena itu, anggota Komisi VI DPR RI ini mengingatkan agar sektor usaha mencermati secara jernih dibalik klaim pemerintah tersebut.
Ia menyarankan agar sektor usaha tidak terjebak pada fatamorgana pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2020. (yud)