BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta semua badan publik meningkatkan level keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Hal ini penting guna mengurangi miskomunikasi antarpemangku kepentingan, juga dengan penerima informasi.
Perlu diingat, bahwa Jawa Barat sudah tiga tahun berturut-turut menyandang predikat provinsi terinformatif di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan saat memberi arahan virtual Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik dan Badan Publik di Jawa Barat tahun 2021 dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (30/8).
Menurut Gubernur, kesalahan komunikasi mulai dari penyebaran informasi atau pesan. Di era kemajuan teknologi digital masyarakat harus mendapatkan kabar lengkap dan tidak setengah-setengah.
“Semua urusan kehidupan ini awalnya dari miskomunikasi, dari hal itu menjadi mistafsir, salah pembacaan dan salah menyimpulkan,” tuturnya.
Dia juga mengatakan, semakin baik predikat keterbukaan informasi sebuah badan publik, maka akan semakin besar pula pagu bantuan anggaran yang akan diberikan. “Imbauan ini penting saya kemukakan demi akuntabiltas dan efektivitas APBD di depan publik,” katanya.
Monev keterbukaan informasi publik 2021 diikuti 118 badan publik se-Jawa Barat terdiri dari enam kategori yaitu pemerintah kabupaten/kota, partai politik, BUMD, lembaga vertikal, organisasi non pemerintah, serta perangkat daerah tingkat Provinsi.
Sesuai UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik berkewajiban memberikan informasi publik seterang mungkin. Makanya, perlu ada evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Komisi Informasi bertindak sebagai pihak yang me-monitoring dan mengevaluasi.
Gubernur yang biasa disapa Kang Emil ini berharap tahun depan semua badan publik di Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan pada berbagai aspek indikator kinerja.
“Sehingga tahun depan kalau ketemu lagi harus ada lompatan jumlah institusi yang kategori rangkingnya meningkat,” ujarnya.
Mantan Walikota Bandung ini juga berpesan, badan yang peringkatnya tertinggi agar semakin memperbaiki kinerjanya. “Bagi yang peringkatnya terbaik jangan jemawa, karena kadang-kadang hal begini seperti iman, kadang naik juga turun,” tutupnya.
Sementara, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman menyambut baik kinerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang selama ini telah mendorong dan mengadvokasi badan publik agar lebih terbuka.
“Saya harap keterbukaan harus jadi budaya. DPRD senantiasa mendukung langkah-langkah Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam kinerjanya,” katanya.
Monev Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 2021 melibatkan tim independen proses yang dilakukan makin transpran, obyektif, dan akuntabel.