BANDUNG - Apartur Sipil Negara (ASN) merupakan instrument penyelenggara negara dalam menjalankan roda pemerintahan.
“ASN itu kunci dalam penyelanggaraan pemerintahan, majunya negara sebenarnya ada ditangan para ASN,” ujar Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman, saat berada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Jalan Ternate no. 2, Kota Bandung, Kamis (23/9).
Bedi menyebut, penyebaran ASN di Jawa Barat harus merata sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap individunya dan kebutuhan di setiap daerah. Terlebih, dengan adanya aplikasi Tunjangan Remunerisasi Kinerja (TRK) dan Kinerja Mobile (K-Mob) yang diterapkan dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar).
Aplikasi tersebut mewakili bahwa kinerja semua ASN harus terintegrasi antardaerah kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat. Sehingga, dalam mewujudkan ASN juara lahir batin dapat terealisasikan dengan baik.
“Sehingga, dengan adanya sistem berbasis aplikasi itu semata-mata untuk meningkatkan kinerja para ASN di Jawa Barat,” sebutnya.
Berbeda dengan Bedi, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Syahrir mempertanyakan aplikasi TRK dan K-Mob, terutama bagi kalangan ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (Setwan) atau dinas lainnya yang kerapkali terkendala kealpaan dalam mengisi aplikasi tersebut lantaran berbenturan dengan tupoksi sebagai pelayanan kedinasan.
“Kebanyakan ASN di Setwan umumnya berfokus pada pelayanan kegiatan dewan, sementara mereka (ASN, red) juga harus memenuhi TRK dan K-Mob. Ini menjadi kendala ketika tidak sesuai dengan sIstem dari aplikasi tersebut, padahal mereka juga sudah melaksanakan kinerja sesuai dengan kriteria dari sistem,” ungkapnya.
Sementara, Kepala BKD Provinsi Jawa Barat, Yerry Yanuar menjelaskan soal keterlambatan pengisian aplikasi TRK dan K-Mob masih ada tenggang waktu.
“Artinya, semua aplikasi (TRK dan K-Mob, red) sudah disesuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja para ASN di lingkungan Pemdaprov Jabar,” jelasnya. (jun)
Baca juga:
- Ini Aturan Baru Buat ASN Ngantor Wajib Divaksin
- Cek Lapangan, Bapemperda DPRD Jabar Tindaklanjuti Dua Perubahan BUMD